DPRB Kab. Banyuwangi

Selamat Datang

di Website Resmi DPRD Kab. Banyuwangi

Anggota DPRD Kab. Banyuwangi

Visi


"Menjadi Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang Terpercaya,Kreatif dan Aspiratif"

  • Main Menu
  • Bagaimana Menurut anda tentang kinerja DPRD Kab. Banyuwangi?".

    • Setuju
    • Tidak Setuju
    ×

    FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN BANYUWANGI SAMPAIKAN PU ATAS DIAJUKANNYA RAPERDA RAPBD TAHUN 2018.

    Tujuh Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi menyampaikan Pemandangan Umum (PU) atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) R-APBD Tahun 2018, dalam rapat paripurna, Senin (20/11/2017).

    Rapat paripurna dipimpin dan dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua DPRD, Yusieni didampingi Ketua DPRD, I Made Cahyana Negara,SE, dan dihadiri Wakil Bupati Banyuwangi,Yusuf Widyatmoko,S.Sos, Sekretaris Daerah, Drs. Djadjad Sudrajat,M.Si, Jajaran Kepala SKPD,Camat dan Lurah se Banyuwangi.

    Pemandangan Umum fraksi Demokrat yang dibacakan langsung oleh Ketua Fraksinya, Handoko,SE mengatakan, eksekutif belum mampu mentaati ketentuan aturan terkait dengan penyampaian KUA-PPAS APBDTahun 2018, yang seharusnya diajukan pada bulan Juni tahun anggaran berjalan. Sehingga DPRD kurang maksimal dalam menelaah dokumen awal penyusunan APBD.

    “ Antara RPJMD, RKPD 2018, KUA-PPAS 2018 hingga RAPBD Tahun 2018, dari aspek proyeksi keuangan, ternyata belum ada singkronisasi, baik dari sisi pendapatan daerah, belanja maupun pembiayaan, hal tersebut tidak sesuai dengan Halaman 2 lampiran Permendagri No. 33 Tahun 2017 ,” ucap Handoko dihadapan rapat paripurna.

    Proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,65 persen ditahun 2018 patut dicermati sebagai upaya yang kurang maksimal,mengingat pada saat rapat gabungan perangkat daerah pada bulan Maret 2017 lalu. Bupati Banyuwangi menyampaikan statemen bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2018, optimis pada kisaran 6,57 persen. Dan pada tahun 2016 lalu,pertumbuhan ekonomi Banyuwangi sudah mencapai 6,01 persen.

    “ Bila eksekutif tetap mematok pertumbuhan ekonomi tahun 2018 pada angka 5,65 persen,berarti kita sedang merencanakan kelesuan ekonomi daerah ,” ungkap Handoko.

    Pemandangan Umum fraksi Golkar-PAN yang dibacakan juru bicaranya, Drs, Suyatno disampaikan, kebijakan pendapatan daerah pada masa mendatang harus menjadikan prioritas pembangunan terhadap permasalahan ketergantungan fiskal daerah yang masih tinggi terhadap Pemerintah Pusat, mengingat komponen pendapatan pada tahun 2018 mengalami kenaikan yang tidak signifikan.

    Pemerintah Daerah perlu mengambil langkah kebijakan stimulus yang tepat dan sinergis  antar lintas sektor,terhadap setiap komponen pendapatan daerah termasuk penerimaan daerah. Hal tersebut perlu dilakukan agar pada masa mendatang, daerah tiidah hanyamengandalkan pajak daerah sebagai komponen dominan dalam pendapatan daerah, tetapi  bagaimana retribusi dan komponen lainnya juga berkontribusi besar terhadap daerah.

    Belanja daerah tahun 2018, agar dilaksanakan dan diarahkan pada peningkatan proporsi belanja daerah yang memihak pada kepentingan publik,terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintah, yang dalam pelaksanaanya, daerah harus tetap berpegang pada prinsip Value For Money.

    Pemandangan Umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang dibacakan juru bicaranya, Mariatul Qibtiyah disampaikan, PKB mendorong arah perkembangan pendapatan daerah, baik PAD, Dana perimbangan dan lainnya memperhatikan kondisi makro ekonomi, bukan hanya melihat pada hitungan kuantitatif. Tetapi lebih pada potensi secara obyektif yang dimiliki oleh Kabupaten Banyuwangi, untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya. Dalam rangka mensejahterahkan masyarakat.

    FPKB meminta agardesai RAPBD Tahun 2018,perlu lebh  difokuskan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,perluasan penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan struktural, serta mempersempit kesenjangan pendapatan antar masyarakat, maupun kesenjangan antar wilayah.

    Belanja daerah harus tetap mengedepankan Value For Money, yang merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik dengan  berdasarkan pada dimensi utama yaitu, ekonomis,efisien, dan efektifitas sesuai dengan prioritas yang diharapkan dapat memberi dukungan terhadap program strategis.

    Pemandangan Umum fraksi PDI-Perjuangan yang dibacakan oleh juru bicaranya, H.Sugirah, S.Pd. M.Pd disampaikan, fraksi PDI-Perjuangan menilai anggaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada desa sebesar Rp. 6,9 Miliar pada RAPBD tahun 2018 tidak rasional dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Desa.

    Sehingga FPDI-Perjuangan meminta eksekutif melakukan koreksi, apalagi dalam tahun 2016 lalu, hal tersebut telah menjadi temuan audit BPK, yang menyebutkan penetapan besaran ADD dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    “ Target pajak daerah tahun 2018 sebesar Rp. 205,6 Miliar dan target retribusi daerah sebesar Rp. 61,8 Miliar, sehingga 10 persen dari pajak dan retribusi daerah adalah Rp. 26,7 Miliar yang harus menjadi hak 189 desa di Kabupaten Banyuwangi,” jelas H.Sugirah.

    Terhadapprogram Rantang Kasih, fraksi PDI-Perjuangan menyambut baik baik program tersebut.Namun FPDI-Perjuangan mempertanyakan landasan hukum yang dipergunakan. Mengingat kegiatan bantuan sosial harus dituangkan pada APBD dengan mencantumkan By Name By Address, seperti diatur dalam Permendagri No. 14 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.

    Pemandangan Umum fraksi Gerindra-Sejahtera yangdibacakan oleh juru bicaranya, Andik Purwanto kembali meminta penjelasan eksekutif terkait dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yangdiproyeksikan meningkat  tersebut adalah merupakan hasil yang maksimal dari pengalian dan pemanfaatan segala sumber potensi pendapatan yang dimiliki Kabupaten Banyuwangi. Seharusnya PAD Banyuwangi akan menjadi lebih besar, dengan adanya Golden Share dari PT.BSI.

    Fraksi Gerindra-Sejahtera menilai Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kurang maksimal memanfaatkan Sumber Daya Alam yang ada di Tumpang Pitu, terbukti Golden Share Pemkab.Banyuwangi berkurang dari 10  persen, turm menjadi 6,4 persen.

    “ Selain itu, kami ingin memgetahui pemanfaatan, pendayagunaan dan penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dari LCT Sritanjung dan LCT Sritanjung I, apakah pemanfaatanya sudah maksimal, mengingat hingga saat ini upah karyawan PT.PBS belum dibayarkan,” ungkap Andik Purwanto.

    Pemandangan Umum fraksi Partai Persatuan Pembangunan yang dibacakan juru bicaranya, Samsul Arifin,SH disampaikan bahwa secara esensial materi APBD Tahun 2018, tidak satupun yang mereduksi Peraturan Perundang-Undangan diatasnya.

    Fraksi PPP mengingatkan, kehadiran regulasi bukan hanya untuk dipahami dan dimengerti, tetapi juga perlu diterapkan. Diregulasi secara tegas telah  ditetapkan mekanismen maupun kronologis jadwal penyampaian materi KUA-PPAS hingga RAPBD tahun 2018.

    “ Fraksi PPP berfikir dan membayangkan, seandainya eksekutif Sama’an Watho’atan Wata’dziman terhadap ketentuan regulasi,maka APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018 akan lebih baik, sempurna, sehingga Wakil Rakyat punya kesempatan leluasa untuk membahasdan menganalisa,” ucap Samsul Arifin.

    Yang terakhir Pemandangan Umum fraksi Hanura-Nasdem yang dibacakan oleh juru bicaranya, Punjul Ismuwardoyo, S.Sn disampaikan, kegiatan-kegiatan pembangunan,  pengembangan wilayah, pengembangan potensi wilayah masih relatif kecil, dibandingkan dengan pemenuhan kebutuhan rutin. Sehingga fraksi Hanura-Nasdem minta agar perimbangan pengunaan anggaran antara pemenuhan kebutuhan dengan pembangunan perlu dijaga.

    Banyuwangi Festival perlu ada evaluasi dalam hal teknis pelaksanaan dan pemilihan jenis kegiatannya, karena selama ini, fraksi Hanura-Nasdem menilai banyan kegiatan Banyuwangi Festival bersifat POP dan tidak mengakar pada tradisi yang ada sebagai kearifan lokal.

    Dalam catatan fraksi Hanura-Nasdem dari 72 event Banyuwangi Festival, hanya 25 persen yang mengangkat budaya tradisi baik aktifitas seni budaya tradisi, ritual adat maupun ritual religi.

    Selanjutnya usai penyampaian PU fraksi, rapat paripurna dinyatakan selesai dan ditutup.(Humas DPRD Banyuwangi)






    • TERBARU
    • TERPOPULER
    • ACAK