DPRB Kab. Banyuwangi

Selamat Datang

di Website Resmi DPRD Kab. Banyuwangi

Anggota DPRD Kab. Banyuwangi

Visi


"Menjadi Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang Terpercaya,Kreatif dan Aspiratif"

  • Main Menu
  • Bagaimana Menurut anda tentang kinerja DPRD Kab. Banyuwangi?".

    • Setuju
    • Tidak Setuju
    ×

    INGIN PEMEKARAN WILAYAH, WARGA DESA WATUKEBO KECAMATAN BLIMBINGSARI DATANGI DPRD BANYUWANGI.

    Perwakilan warga Desa Watukebo,kecamatan Blimbingsari, mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi, guna menyampaikan keinginannya terkait dengan Pemekaran desa. Mereka minta Desa Watukebo dipecah menjadi 2 (dua) Desa, yakni Desa Watukebo dan Desa Gumukagung.

    Kedatangan perwakilan warga desa tersebut, diterima oleh Komisi I, dengan mengelar Rapat Dengar Pendapat, yang dipimpin oleh,Syahroni anggota Komisi I dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Diundanghadirkan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Watukebo, Camat Blimbingsari, dan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Desa,Setda Kabupaten Banyuwangi, Abdul Azis Hamidi,SE.MM

    Juru bicara warga, Agus Subur, S.Ag, M.Pd.I mengatakan, masyarakat Desa Watukebo berkeinginan adanya pemerataan pembangunan, karena selama ini pembangunan dianggap  belum mampu mencover seluruh wilayah Desa Watukebo, yang kedua memperlancar jangkauan pelayanan publik.

    “ Karena luasnya wilayah, pembangunan selama ini tidak mampu menjangkau pelosok-pelosok,” ucap Agus Subur dihadapan Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPRD, Jum’at (29/09/2019).

    Selain itu, Jumlah penduduk di Desa Watukebo, dinilai terlalu banyak dan kondisi APBdes kurang maksimal,jika harus memenuhi pembangunan 6 (enam) dusun di Desa Watukebo, sehingga dibutuhkan pemekaran desa.

    “Kami datang kesini mohon bantuan dari DPRD, agar aspirasi warga Desa Watukebo bisa diteruskan kepada Bupati Banyuwangi, harapannya keinginan pemekaran desa bisa cepat terwujud,” ungkap Agus Subur yang telah ditunjuk  masyarakat sebagai ketua panitia pemekaran Desa Watukebo.

    Kepala Bagian Tata Pemerintahan Desa,Setda Kabupaten Banyuwangi, Abdul Azis Hamidi menjelaskan, pemekaran desa dapat dilaksanakan atas dasar prakarsa masyarakat.

    Sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa. Secara umum Pemerintah Daerah mendukung langkah warga Desa Watukeboyang berkeingian melakukan pemekaran Desa,  senyampang memenuhi ketentuan Perundang-undangan.

    “ Pemerintah Daerah juga bisa memprakarsai pembentukan desa, pemekaran desa bahkan pengabungan desa, dengan melihat situasi,kondisi dan letak geografis, sehingga wajar kalau Desa Watukebo minta dimekarkan,” jelas Abdul Aziz Hamidi.

    Syarat utama pemekaran Desa, yang perlu mendapatkan perhatian, saran Abdul Azis Hamidi, adalah data jumlah penduduk harus falid, karena Kementerian Dalam Negeri akan melakukan validasi data melalui Dinas Kependudukan. Desa yang dipecah menjadi dua,jumlah penduduknya harus seimbang.

    Sementara diakhir Rapat Dengar Pendapat Komisi I, Syahroni memberikan saran kepada warga Desa Watukebo, agar melakukan  pendataan ulang jumlah penduduk , agar bisa singkron dengan data yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi. DPRD Banyuwangi akan mendukung dan mengawal keinginan warga, terkait dengan pemekaran desa.
    (Humas DPRD Banyuwangi)


    • TERBARU
    • TERPOPULER
    • ACAK