DPRB Kab. Banyuwangi

Selamat Datang

di Website Resmi DPRD Kab. Banyuwangi

Anggota DPRD Kab. Banyuwangi

Visi


"Menjadi Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang Terpercaya,Kreatif dan Aspiratif"

  • Main Menu
  • Bagaimana Menurut anda tentang kinerja DPRD Kab. Banyuwangi?".

    • Setuju
    • Tidak Setuju
    ×

    TANGGAPAN FRAKSI TERHADAP PENDAPAT BUPATI BANYUWANGI ATAS TIGA RAPERDA INISIATIF DPRD.

    Rapat paripurna DPRD Kabupaten Banyuwangi, dalam rangka penyampaian tanggapan fraksi terhadap pendapat Bupati Banyuwangi,atas diajukannya tiga Raperda inisiatif dewan, serta jawaban Bupati atas Pemandangan Umum fraksi terhadap Raperda Pencabutan 165 Perda Kabupaten Banyuwangi, Jum’at (15/09/2017).

    Tanggapan fraksi PDI-Perjuangan yang dibacakan oleh Sugeng Moenarso disampaikan, terhadap penambahan BAB I Ketentuan Umum, Pasal 1, definisi pelaku usaha untuk dipertegas dalam Raperda Pengelolaan dan Penyaluran Pupuk Organik, fraksi PDI-Perjuangan menyatakan sepaham.

    Terhadap BAB III mekanisme pengadaan pupuk, dan BAB IV mekanisme pendaftaran yang diusulkan untuk dihapus oleh eksekutif. Fraksi PDI-Perjuangan tidak sependapat, akan tetapi mengapresiasi untuk dibahas lebih detail dalam Pansus.

    Dan tanggapan fraksi PDI-Perjuangan terhadap pendapat Bupati, atas Raperda Pengelolaan Kas Desa, dan Raperda Pelayanan Kesehatan Hewan,Inseminasi Buatan dan Pemotongan Hewan. Fraksi sependapatdengan eksekutif. Namun untuk menjamin kualitas regulasi, dibutuhkan pembahasan lebih mendalam di tingkat Pansus.

    Jawaban fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap pendapat Bupati Banyuwangi, yang dibacakan oleh Atiqoh disampaikan bahwasanya terkait dengan definisi pelaku usaha, maupun terkait dengan penghapusan BAB I dan BAB IV,  dalam Raperda pengelolaan dan penyaluran pupuk organik, sepakat dan akan dikaji lebih dalam di tingkat Pansus.

    Fraksi PKB juga sepakat terhadap penambahan dasar hukum Perda kabupaten Banyuwangi No. 18 Tahun 2011 tentang Sumber Pendapatan Desa di dalam Raperda Pengelolaan KasDesa.  Selanjutnya terhadap penambahan beberapa dasar hukum pada Raperda Pelayanan Kesehatan Hewan, Inseminasi Buatan dan Pemotongan Hewan,fraksi PKB, juga sepakat dan menyampaikan terima kasih.

    Demikian juga dengan tanggapan fraksi Golkar-PAN, fraksi Gerindra-Sejahtera, fraksi Partai Persatuan Pembangunan, serta fraksi Hanura-Nasdem, secara garis besar menyatakan sepakat dan sepaham terhadap pendapat eksekutif, guna penyempurnaan ketiga Raperda inisiatif DPRD.

    Sementara tanggapan fraksi Partai Demokrat yang dibacakan oleh, Sri Utami Faktuningsih, menjawab beberapa pendapat Bupati Banyuwangi diantaranya sebagai berikut,dalam Raperda Pengelolaan dan Penyaluran pupuk organik,  terminologi pelaku usaha dalam Pasal 1 adalah setiap orang perseorangan atau badan hukum, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang di dirikan atau berkedudukan atau yang melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, yang melakukan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

    Dalam hal beberapa muatan materi Raperda yang mengadopsi dari klausul yang ada pada Permentan No. 70/PERMENTAN/SR.140/10/2011 tentang pupuk organik,pupuk hayati dan pembenah tanah, adalah tindakan yang wajar dan sah-sah saja. Karena mayoritas Perda-Perda kita sebelumnyapun, juga banyak mengadopsi dari Peraturan Perundangan yang lebih tinggi.

    Fraksi Domokrat dalam Raperda Pengeloaan Tanah Kas Desa mengusulkan, agar klausul yang mengatur pemanfaatan tanah kas desa, sebagaimana tertuang pada Pasal 11 dan Pasal 12, khususnya mengenai tindakan menyewakan tanah kas desa, jangka waktunya perlu diatur agar tidak melampaui masa jabatan Kepala Desa.

    JAWABAN BUPATI BANYUWANGI TERHADAP PU FRAKSI ATAS RAPERDA PENCABUTAN 165 PERDA.

    Sedangkan jawaban Bupati Banyuwangi terhadap Pemandangan Umum fraksi atas Raperda Pencabutan 165 Perda Kabupaten Banyuwangi dibacakan oleh Wakil Bupati Yusuf Widyatmoko,S.Sos menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan seluruh fraksi DPRD Kabupaten Banyuwangi terhadap pengajuan Raperda dimaksud.

    Terhadap harapan fraksi PKB agar eksekutif mencermati kembali beberapan Perda yang dicabut, akan menjadi perhatian dan akan dicermati pada saat pembahasan bersama Pansus.

    Kemudian terhadap PU fraksi Demokrat, eksekutif menjelaskan bahwa pencabutan Perda tidak harus selalu dilakukan ketika ada Perda baru, dengan judul dan materi yang sejenis.  Jadi pencabutan Perda dapat dilakukan dengan Perda tersendiri, terhadap Perda yang dipandang tidak sesuai lagi.

    Pencabutan perda telah diatur dalam Lampiran Undang_undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dan dijelaskan pula bahwa Raperda Pencebutan Perda Kabupaten Banyuwangi, sudah masuk dalam Propemperda tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam keputusan DPRD Kabupaten Banyuwangi No. 188/28/KPTS-DPRD/42.050/2016.(Humas DPRD Banyuwangi)

    • TERBARU
    • TERPOPULER
    • ACAK