DPRB Kab. Banyuwangi

Selamat Datang

di Website Resmi DPRD Kab. Banyuwangi

Anggota DPRD Kab. Banyuwangi

Visi


"Menjadi Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang Terpercaya,Kreatif dan Aspiratif"

  • Main Menu
  • Bagaimana Menurut anda tentang kinerja DPRD Kab. Banyuwangi?".

    • Setuju
    • Tidak Setuju
    ×

    PENDAPAT BUPATI BANYUWANGI TERHADAP TIGA RAPERDA INISIATIF DPRD, DAN PEMANDANGAN UMUM FRAKSI ATAS RAPERDA USULAN EKSEKUTIF.

    Pada dasarnya eksekutif memiliki kesepahaman dan mengapresiasi tiga Rancangan Peraturan Daearah inisiatif DPRD, yakni Raperda Tentang Mekanisme Pengelolaan dan penyaluran Pupuk Organik, Raperda tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa, serta Raperda tentang Pelayanan Kesehatan Hewan, Inseminasi Buatan dan Pemotongan Hewan.

    Hal ini disampaikan Wakil Bupati Banyuwangi, Yusuf Widyatmoko, S.Sos saat membacakan Pendapat Bupati, atas diajukannya tiga Raperda usulan DPRD dimaksud, dalam rapat paripurna, Kamis (14/09/2017) di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Banyuwangi.

    Menurut pendapat Bupati, Raperda tentang mekanisme Pengelolaan dan Penyaluran Pupuk Organik perlu ditambahkan beberapa ketentuan. BAB I KETENTUAN UMUM, Pasal 1, perlu ditambahkan dengan definisi pelaku usaha, karena dalam BAB X banyak menyebutkan pelaku usaha.  Dengan dikandung maksud, tidak overlap dengan kelompok tani, Gapoktan, Koptan, karena sama-sama produsen sehingga perlu dipertegas.

    BAB III mekanisme pengadaan pupuk, dan BAB IV mekanisme pendaftaran, eksekutif  mengusulkan dihapus, karena secara detail telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 70/ PERMENTAN/SR.140/10/2011.

    “ Mohon penjelasan Pasal 18, mengenai pemberian subsidi pemerintah terhadap biaya pendaftaran, pengujian mutu atau uji efektivitas yang dilakokan oleh kelompok tani, Gapoktan, Koperasi tani, dalam konteks apa, “ tanya wakil Bupati banyuwangi dihadapan rapat paripurna.

    Terhadap Raperda Pengelolaan Tanah Kas Desa, eksekutif memberikan catatan, diantaranya penambahan dasar hukum, yakini Permendagri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Dan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 18 tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa

    “ Koreksi materi Raperda, akan kami sampaikan secara mendetail dalam pembahasan bersama Pansus, “ ungkap Yusuf Widyatmoko.

    Selanjutnya terhadap Raperda Pelayanan Kesehatan Hewan, Inseminasi Buatan, dan Pemotongan Hewan. Bupati Banyuwangi berpendapat,dibutuhkan penyempurnaan ketentuan, menambah beberapa dasar hukum dan menambahkan beberapa pengertian baru.

    Selain penyampaian pendapat Bupati Banyuwangi terhadap tiga Raperda inisiatif DPRD, rapat paripurna juga mengagedakan penyampaian Pemandangan Umum (PU) fraksi-fraksi atas Raperda usulan eksekutif, yakni Raperda tentang Pencabutan 165 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi.

    Pemandangan Umum fraksi PDI-Perjuangan yang dibacakan oleh, Salimi selaku juru bicara disampaikan, fraksi PDI-Perjuangan sependapat dengan Bupati, kareana pencabutan 165 Perda merupakan langkah yang tepat, dengan dilatarbelakangi oleh situasi dan kondisi.

    Persyaratan dari hukum yang baik, jelas Salimi, adalah hukum yang  harus berdasarkan pada manfaat, konsisten, pelaksanaannya jelas, sederhana dan ditegakkan secara tegas.

    Pemandangan Umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, yang disampaikan oleh juru bicaranya, Inayanti Kusumasari,  sepakat dan sependapat dengan eksekutif terhadap Raperda Pencabutan 165 Perda, selama mekanisme yang dilakukan berlandaskan Perundang-Undangan yang berlaku.

    Hal tersebut perlu dilakukan, sebagai upaya untuk mengantisipasi dan meregulasi peraturan yangsudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau jenis peraturan yang lebih rendah, sehingga daya berlakunya lemah.

    “ namun fraksi PKB perlu mengingatkan kepada eksekutif untuk lebih selektif dalam menelaah beberapa peraturan daerah yang akan dicabut, hal ini penting dilakukan untuk menghindari pencabutan beberapa Perda yang masih relevan untuk dilaksanakan,” ucap Inayanti Kusumasari.

    Pemandangan Umum fraksi Golkar-PAN yang disampaikan, Drs. Suyatno selaku juru bicara mengatakan, fraksi Golkar-PANmempeunyai pemahaman yang sama dengan eksekutif. Sepanjang mekanisme pencabutan Perda memenuhi Peraturan Perundangan yang berlaku, sesuai dengan Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

    “ Perda dan Perkada dilarang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan” jelas Suyatno.

    Pemandangan Umum fraksi Demokrat yang dibacakan,Gunawan berpendapat, kebiasaanya pencabutan suatu Perda dilakukan ketika ada perda baru, yang mana judul dan muatan materinya sejenis. Sehingga di BAB ketentuan penutup ada Pasal atau Ayat yang  berbunyi, “ Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku. Maka Perda Nomor sekian, tahun sekian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”. Sehingga tidak perlu ada Perda yang mengatur khusus pencabutan 165 Perda.

    “ Pada Permendagri No. 80 Tahun 2015 tentang Program Pembentukan Produk Hukum Daerah, tidak ada klausul yang mengatur secara specifik tentang pencabutan Perda,”ucap Gunawan.

    Pemandangan Umum fraksi Gerindra-Sejahtera yang dibacakan, Limpat Prawiro Dikdo disampaikan, pencabutan Perda Kabupaten Banyuwangi yang sudah tidak relevan lagi. Fraksi Gerindra-Sejahtera mengingatkan eksekutif untuk memperhatikan seluruh aspek yang ada.Mulai dari aspek geografis,kultural, sosio ekonomi dan riligiusitas, serta aspek-aspek yang telah melekat terhadap kearifan lokal masyarakat Kabupaten Banyuwangi.

    Pemandangan Umum fraksi Partai Persatuan Pembangunan yang dibacakan, Syahroni berpendapat, atas diajukannya Raperda Pencabutan 165 Perda Kabupaten Banyuwangi.menimbang konsideran UU No. 12 tahun 2011.

    Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas Peraturan Perundang-Undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan Peraturan perundang-undangan, yang dilaksanakan, dengan cara dan metodeyang pasti, baku dan standart yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan Perundang-Undangan.

    Dan yang terakhir, Pemandangan Umum fraksi Hanura-Nasdem yang disampaikan oleh Agung Setyo Wibowo selaku juru bicara fraksi mengatakan, fraksi hanura-Nasdem sependapat dengan eksekutif, dikarenakan perda-Perda yang akan dicabut tersebut,  sudah batal demi hukum. Dan sumber pedoman pembentukan Perda-Perda itu yang tercantum pada konsideran mengngat, sudah tidak berlaku lagi.

    Setelah pendapat Bupati Banyuwangi maupun Pemandangan Umum fraksi-fraksi disampaikan, Rapat paripurna dinyatakan selesai dan ditutup. Selanjutnya DPRD kabupaten Banyuwangi akan mengelar kembali rapat paripurna dengan agenda tanggapan fraksi atas pendapat Bupati, serta jawaban Bupati terhadap PU fraksi, sesuai dengan mekanisme dan tata cara pembentukan Peraturan Daerah.(Humas DPRD Banyuwangi)


    • TERBARU
    • TERPOPULER
    • ACAK