DPRB Kab. Banyuwangi

Selamat Datang

di Website Resmi DPRD Kab. Banyuwangi

Anggota DPRD Kab. Banyuwangi

Visi


"Menjadi Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang Terpercaya,Kreatif dan Aspiratif"

  • Main Menu
  • Bagaimana Menurut anda tentang kinerja DPRD Kab. Banyuwangi?".

    • Setuju
    • Tidak Setuju
    ×

    PERUBAHAN KEDUA PERDA RETRIBUSI JASA UMUM, DAN PERUBAHAN KETIGA PERDA RETRIBUSI JASA USAHA DISAHKAN

    Reperda tentang Perubahan Kedua Perda No. 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, dan Raperda tentang Perubahan ketiga Perda No. 13 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, disahkan menjadi Peraturan Daerah.

    Pengambilan keputusan atas kedua Raperda tersebut, digelar melalui rapat paripurna DPRD Kabupaten Banyuwangi, Rabu (13/09/2017) di Ruang Paripurna, bersamaan dengan penyampaian Nota Pengantar empat Raperda.

    Laporan hasil pembahasan yang dibacakan oleh juru bicara Pansus Raperda Perubahan Kedua Perda Retribusi Jasa Umum, Suparman Edy H, disampaikan, optimalisasi pendapatan daerah, baik secara intensif maupun ekstensif, memang seharusnya dilakukan melalui regulasi yang aspiratif, edukatif, dan menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaannya.

    Setelah perubahan, retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan sebesar Rp. 2.456.000 per menara per tahun. Tarif retribusi akan ditinjau kembali, paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

    “ Penetapan tarif retribusi  pengendalian menara telekomunikasi, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, “ jelas Suparman Edy H dihadapan rapat paripurna,

    Retribusi Parkir berlangganan pada perubahan kedua ini mengalami kenaikan, yang semula Rp. 25 Ribu pertahun, naik menjadi Rp. 35 Ribu, untuk kendaraan bermotor roda dua. Kendaraan bermotor roda empat dari semula Rp. 50 Ribu pertahun, naik menjadi Rp. 70 Ribu per tahun.

    Selanjutnya laporan hasil pembahasan Raperda Perubahan Ketiga Perda Retribusi Jasa Usaha, yangdibacakan langsung oleh Ketua Pansusnya, Neni Viatin Dyah Martiva, S.Pd disampaikan, ada beberapa penambahan ketentuan dan pasal dalam Raperda.

    Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a ditambahkan huruf baru h, yang mengatur tentang pemakaian atau pemanfaatan utilitas jalan. Dan diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan Pasal 6 A, yang berbunyi,

    “ Setiap subyek retribusi yang mengunakan atau memakai kekayaan daerah, sebagaimana dimaksud dengan Pasal 6, wajib menyetorkan uang jaminan, sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan Lampiran V, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini”

    Dalam Perubahan ketiga Perda Retribusi Jasa Usaha telah disepakati antara Pansus DPRD Banyuwangi bersama eksekutif, penyesuaian besaran tarif pemakaian dan pemanfaatan aset milik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, seperti halnya pemakaian tanah dan bangunan milik Pemda, pengunaan sarana olaraga dan rekreasi, Rumah Dinas, alat berat milik Pemkab, Laboratorium Jalan dan sebagainya.

    “ Selain itu adak kenaikan tarif, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi rumah potong hewan, dan retribusi penjualan produksi usaha daerah, “ jelas Neni Viantin Dyah Martiva.

    Kenaikan tarif retribusi Jasa Usaha tersebut bertujuan mendongkrak pendapat Kabupaten Banyuwangi, ditengah menurunnya transfer keuangan dari Pemerintah Pusat. Selain itu, tarif retribusi pada Peraturan Daerah No. 13 tahun 2011 sebelum perubahan, sudah tidak sesuai lagi dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian Kabupaten Banyuwangi saat ini.(Humas DPRD Banyuwangi)

    • TERBARU
    • TERPOPULER
    • ACAK