DPRB Kab. Banyuwangi

Selamat Datang

di Website Resmi DPRD Kab. Banyuwangi

Anggota DPRD Kab. Banyuwangi

Visi


"Menjadi Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang Terpercaya,Kreatif dan Aspiratif"

  • Main Menu
  • Bagaimana Menurut anda tentang kinerja DPRD Kab. Banyuwangi?".

    • Setuju
    • Tidak Setuju
    ×

    DEWAN USULKAN TIGA RAPERDA INISIATIF, EKSEKUTIF SATU RAPERDA

    Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi  kembali mengajukan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif yang merupakan program pembentukan peraturan daerah tahun 2017. Dan satu Raperda usulan eksekutif tentang pencabutan 165 Peraturan Daerah, dalam rapat paripurna dewan, Rabu (13/09/2017).

    Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD, I Made Cahyana Negara, SE didampingi Wakil Ketua, Ismoko. Serta Dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi, Plt Setda Kabupaten Banyuwangi, Asisten, Staf Ahli, Jajaran Kepala SKPD, Lurah dan Camat se Banyuwangi.

    Tiga Raperda inisiatif dewan ,antara lain Raperda tentang pelayanan kesehatan hewan, inseminasi buatan dan pemotongan hewan, Raperda tentang mekanisme pengelolaan dan penyaluran pupuk organic, dan Raperda tentang tata pengelolaan Tanah Kas Desa. Sedangkan Raperda usulan eksekutif adalah Raperda tentang pencabutan 165 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi.

    Nota Penjelasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Banyuwangi, atas diajukannya 3 Raperda inisiatif, yang dibacakan, Moh. Sahlan selaku juru bicara menyampaikan, pelimpahan kewenangan urusan pertanian, salah satunya  pelayanan kesehatan hewan, pembibitan, inseminasi buatan dan penjaminan produk pangan asal hewan yang aman,sehat,utuh dan halal.

    “ Pelayanan kesehatan hewan tersebut, demi kesejahteraan dan keyamanan masyarakat, dan  hal ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah,” jelas Sahlan dihadapan rapat paripurna.

    Raperda tentang mekanisme dan penyaluran pupuk organic bertujuan untuk menyelamatkan lahan pertanian yang semakin kritis, dampak dari pembakaran jerami  selama bertahun-tahun dan pengunaan pupuk anorganik yang berlebihan oleh petani.

    “ Sangatlah penting menyusun dan membentuk regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah, guna menyelamatkan bencana lahan pertanian,”ungkap Sahlan.

    Sehingga dengan lahan pertanian yang sehat, akan menjadikan produksi pertanian yang tinggi. Dan produksi pertanian yang tinggi hanya diperoleh dari tanah yang sehat yang mengandung unsure hara atau bahan organic yang cukup.

    Raperda tentang pengelolaan tanah kas desa bertujuan untuk mengatur tanah kas desa , agar dapat memberikan sumber pendapatan dan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

    Sementara Nota Pengantar Raperda tentang Pencabutan 165 Perda Kabupaten Banyuwangi, yang dibacakan langsung oleh Bupati H.Abdullah AzwarAnas,M.Si  disampaikan, substansi dari  penyusunan Raperda, bertujuan untuk memberikan kepastian hukum peraturan daerah yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Karena Perda-Perda yang rencananya dicabut secara normatif, keberadaanya masih ada.Walaupun sudah tidak berlaku lagi.

    “ Perda-Perda tersebut belum ada pencabutannya, walaupun sudah tidak berlaku lagi ,” jelas Bupati Banyuwangi,

    Selain itu, keberadaan Perda-Perda itu, sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini, baik dari segi filosofis, sosiologis maupun yuridis.(Humas DPRD Banyuwangi)

    • TERBARU
    • TERPOPULER
    • ACAK