DPRB Kab. Banyuwangi

Selamat Datang

di Website Resmi DPRD Kab. Banyuwangi

Anggota DPRD Kab. Banyuwangi

Visi


"Menjadi Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang Terpercaya,Kreatif dan Aspiratif"

  • Main Menu
  • Bagaimana Menurut anda tentang kinerja DPRD Kab. Banyuwangi?".

    • Setuju
    • Tidak Setuju
    ×

    EKSEKUTIF BERKAN TANGGAPAN ATAS PU FRAKSI DPRD, TERHADAP DIAJUKANNYA RAPERDA PERUBAHAN APBD TAHUN 2017.

    Bupati Banyuwangi melalui Wakil Bupati, Yusuf Widyatmoko,S.Sos menyampaikan jawaban eksekutif,atas Pemandangan Umum (PU) fraksi-fraksi, terhadap Raperda Perubahan APBD tahun 2017 dalam rapat paripurna dewan, Senin (04/09/2017).

    Mengawali penjelasannya, Wakil Bupati Banyuwangi menanggapi PU yang datang dari tujuh fraksi DPRD Banyuwangi. Tanggapan eksekutifterhadap PU Fraksi PDI Perjuangan disampaikan, perubahan anggaran program dan kegiatan dalam perubahan APBD 2017, diarahkan sepenuhnya untuk kemanfaatan dan kepentingan masyarakat. Serta mempertahankan capaian kinerja pembangunan daerah ditengah tantangan yangsemakin meningkat.

    “ Perubahan APBDTahun 2017 tetap berfungsi sebagai instrumen stimulasi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat Banyuwangi,” jelas Yusuf Widyatmoko.

    Terkait bagi hasil Pajak dan Retribusi sebesar 10 persen untuk Alokasi Dana Desa, dalam perubahan APBD 2017, telah dianggarkan sebesar Rp.5 Miliar, dan akan dilakukan evaluasi  sebagai dasar pertimbangan eksekutif untuk menentukan alokasi anggaran dalam APBD 2018,sebagaimana ketentuan Pasal 27 Ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

    Penjelasan eksekutif terhadap PU fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terkait PT.PBS dijelaskan, prosedur penjualan kapal LCT Sritanjung, telah mengikutiketentuan teknis yang berlaku, yakni Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

    Tentang permasalah PT.PBS saat ini masih dalam proses Due Diligent, sedangkan untuk mengetahui kondisi sebenarnya yang terjadi di PT.PBS yangmenyebabkan kegagalan usaha. Proses ini nantinya akan ditindaklanjuti melalui RUPS untuk  menentukan nasib PT.PBSselanjutnya.

    Dan telah dilaksanakan Pra RUPS,dengan hasil sebelum dilaksanakan RUPSPT.PBS, terlebih dahulu dilakukan evaluasi prospek bisnis oleh BPKPPerwakilan Jawa Timur, dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai dasarpengambilan opsi keberlanjutan usaha PT.PBS dan penyelesaian permasalahannya.

    Menanggapi PU fraksi Golkar-PAN terkait penyerapan anggaran sesuai skedul, telah ditindaklanjuti eksekutif melalui monitoring dan evaluasi secara rutin setiap bulan, menganalisa permasalahan dan mengupayakan solusi dari permasahan yang terjadi guna percepatan proses penyerapan anggaran SKPD.

    Eksekutif juga akan selalu mendorong dan mengembangkan pemberdayaan desa menuju desa maju, mandiri dan demokratis, denganmemberikan fasilitasi, pembinaan, supervisi dan mendorong  desadengan segala sumber daya yang  ada, salah satunya dengan program Smart kampung.

    Tanggapan eksekutiif terhadap PU fraksi Demokrat, WakilBupati Banyuwangi  menjelaskan, kaitan dengan penagihan piutang pajak dan retribusi daerah telah menjadi perhatian eksekutif, dengan terus berupaya melakukan penagihan yang intensif, melalui Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi.

    Salah satunya dengan membentuk SatgasPendapatan yang melibatkan unsur pajak pratama, Satpol PP, Bapenda dan BPKAD untukmelakukan penagiihan piutang pajak dan retribusi daerah.

    Terkaitdengan penurunan Belanja langsung  dalam perubahan APBD Tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2016, disebabkan karena potensi pendapatan daerah dialokasikan untuk menutup defisit dalam peruabahan APBD 2017, yang disebabkan adanya penurunan  penerimaan  alokasi DAU sebesarRp. 24,6 Miliar. Sehingga berdampak kepada penurunan belanja modal pada perubahan APBDTahun 2017, dengan tidak mengurangi capaian kinerja pemerintah daerah dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

    Menanggapi PU fraksi Gerindra-Sejahtera, terlkait dengan hasil PAD dari  pemanfaatan aset daerah, seperti Wisma Blambangan, Dormitoty Tourism, dan Daerah Wisata Osing yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Eksekutif menyampaikan, telah memberikan kontribusi PAD melalui pos retribusi jasa usaha, dengan kode  rekening  4.1.2.02, dengan rincian obyek pendapatan 4.1.2.02.6 retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/Villa.

    Tanggapan eksekuti terhadap PU fraksi PPP, YusufWidyatmoko  menegaskan bahwa eksekutif kurang sependapat terhadap pendapat fraksi PPP jika kenaikan bukan ukuran keberhasilan dan kesuksesan.

    Telah menjadi ketentuan universal bahwa sepanjang menyangkut hal-hal positif,maka kenaikan menjadi ukuran kesuksesan dan keberhasilan. Demikian pula sebaliknya,sepanjang  menyangkut hal-hal negatif,maka penurunan juga menjadi ukuran kesuksesan dan keberhasilan.

    Selanjutnya yang terakhir, eksekutif menyampaikan tanggapan PU fraksi Hanura-Sejahtera, bahwa penyusunan Rancangan penyusunan perubahan APBD  tahun 2017, tetap  berpedoman pada program dankegiatan yang tercantum dalam prioritasdan plafon anggaran yang telah disepakati Bupati Banyuwangi dengan Pimpinan DPRD pada tanggal 21 Agustus 2017.

    Dengan tetap  memprioritaskan program dan kegiatan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.  Setiap program kegiatan yang direncanakan dan berkontribusi dalam meningkatkan kinerja SKPD yang bersangkutan, oleh karena manfaat dan sasaran kegiatan  sudah terencana dengan Casvading yang telah ditetapkan.

    Namun apabila dalam proses penyusunan rancangan perubahan APBDtahun 2017 terdapat dinamika perubahan kebijakan dan potensi pendapatan dari yangdiperkirakan semula, masih dimungkinkan pergeseran dan perubahan belanja program dan kegiatan,  serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan saat penyusunan PPAS Perubahan APBD tahun 2017.(Humas DPRD Banyuwangi)


    • TERBARU
    • TERPOPULER
    • ACAK