DPRB Kab. Banyuwangi

Selamat Datang

di Website Resmi DPRD Kab. Banyuwangi

Anggota DPRD Kab. Banyuwangi

Visi


"Menjadi Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang Terpercaya,Kreatif dan Aspiratif"

  • Main Menu
  • Bagaimana Menurut anda tentang kinerja DPRD Kab. Banyuwangi?".

    • Setuju
    • Tidak Setuju
    ×

    PU FRAKSI BERI APRESIASI ,PERTANYAAN DAN CATATAN PENTING ATAS RAPERDA PERUBAHAN APBD BANYUWANGI TAHUN 2017.

    Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Banyuwangimengelarrapat paripurna dengan agenda penyampaian Pemandangan Umum (PU) fraksi atas diajukannya Raperda Perubahan APBD tahun  Anggaran 2017, Kamis (31/08). Bentuk apresiasi dan beberapa catatan penting fraksi ditujukan dan dipertanyakan kepada Bupati Banyuwangi.

    Pemandangan Umum fraksi PDI-Perjuangan yang dibacakan, Herry Susiarto, SH disampaikan, Sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2016 tentang pedoman penyusunan  APBD tahun 2017. Dalam penyusunan Rencana kerja Pemerintah (RKP)2017, dilaksanakan dengan mengunakan pendekatan,  holistik, tematik, integratif dan spasial.  

    Kebijakan belanja harus berdasarkan Money Follows Program, memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekedar, karena tugas dan fungsi lembaga.

    “ Penyusunan program kerjapemerintah,harus benar-benar program yang bermanfaat,utamanya untuk kepentingan masyarakat Banyuwangi,” ucap Herry Sugiarto dihadapan rapat paripurna.

    Fraksi PDI-Perjuangan juga meminta penjelasan terkait dengan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten Banyuwangi, yangbelum dianggarkan dalam perubahan APBD tahun 2017, meski Alokasi  Dana Desa (ADD) yang bersumberdari APBD mengalami kenaikan sebesar 79 persen, yakni  sebesar Rp. 148,6 Miliar dibanding tahun 2016 yang hanya sebesar Rp. 83 Miliar.

    Pemandangan Umum fraksi partai Kebangkitan Bangsa yang dibacakan jru bicaranya, Atiqoh memberikan apresiasi kepada Pemerintah kabupaten Banyuwangi, yang mampu menaikkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam perubahan APBDTahun 2017, sebesar Rp. 460,1 Miliar atau naik sebesar 23,3 persen dari target PAD tahun sebelumnya.

    “ Kenaikan target PAD dalam Perubahan APBD ini,mampu melebihi capaian yang ditentukan dalam RPJMD disetiap tahunnya, antara 15 hingga 20 persen,” ucap Atiqoh.

    Dalam Punya, fraksi PKB juga meminta penjelasan eksekutif terkait dengan, piutang PT. PBS kepada Pemerintah Daerah, penjualan aset kapal Sritanjung dan keberlangsungan PT.PBS, sesuai dengan rekomendasi DPRD.

    PU fraksi Golkar-PAN yangdibacakan Sofiandi Susiadi,A,Md, ditengah meningkatkan PAD, fraksi Golkar-PAN meminta pemerintah daerah untuk mengenjot tingkat penyerapan anggaran sesuai dengan skedul  yang telah ditetapkan. Mengingat penyerapan anggaran yang lambat akan memperparah keadaan.

    “ Disektor kesehatan, sosial dan pekerjaan umum menjadi  perhatian serius,tingkat penyerapan anggarannya perlu dipercepat,” tegas Sofiandi Susiadi.

    Pemerintah Daerah diharapkan mendorong program pemberdayaan desa sebagai Self Governig Community, yang maju, kuat,mandiri dan demokratis. Dan perlu  ditumbuh kembangkankegiatan desa tentang pengembangan kapasitas pemerintahan, mengorganisir dan membangun kesadaran kritis warga masyarakat, memperkuat organisasi-organisasi warga,  memfasilitasi pembangunan partisipatif.

    PU fraksi Demokrat yang dibacakan, Handoko,SE  menyampaikan, apresiasi terhadap kenaikan PAD dalam perubahan APBD yang mencapai Rp. 460,1 Miliar, dibandingkan realisasi PADtahun 2016. PU Namun capaian PAD tersebut perlu ditingkatkan kembali, agar kemampuan fiskal daerah semakin berkualitas. Hal itu bisa dilakukan, salah  satunya dengan memaksimalkan penarikan tagihan piutang daerah yang sudah mencapai Rp. 116, Miliar.

    “ Kami sangat prihatin, nilai piutang daerah, setiap  tahun tidak turun, jutru selalu naik, tahun 2016 kemarin kenaikannya mencapai 29,7 persen,” ungkap Handoko.

    Aspek belanja langsung perlu ada pergeseran anggaran dengan menaikan alokasi belanja modal, daripada menaikan belanja barang dan jasa yangsifatnya habis pakai dan sesaat saja. Belanja modal menurut fraksi demokrat, mampu mengangkat aktifitasekonomi masyarakat dan dapat menambah aset dan kekayaan daerah. Sebaliknya belanja barang dan jasa dampaknya kecil sekali pada peningkatan pendapatan per kapita masyarakat.

    PU fraksi Gerindra-Sejahtera yang dibacakan juru bicaranya, Sukarni meminta penjelasan kepada Bupati Banyuwangi tgerkait dengan optimalisasi hasil PAD dari pemanfaatan aset yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

    “ Hasil PAD dari tanaman pangan dan hortikultura yang telah ditanam diatas aset-aset mkilik daerah,  masuk ke pos  manakah hasilnya,” tanya Sukarni.

    Kemudian terkait dengan penjualan kapal Sritanjung kepada pihak lain, padahal kapal LCT tersebut status hukumnya masih menjadi barang bukti di Kejari Banyuwangi, sehingga fraksi Gerindra Sejahtera menilai, hal tersebut melanggar  Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

    PU fraksi Partai Persatuan Pembangunan berpandangan, masih terdapat banyak bagian yang perlu dijelaskan secara kredibel dan akuntabel, walaupun hampir semua bagian mengalami trend naik. Sebab menurut fraksi PPP, kenaikan bukan merupakan sebuah ukuran kesuksesan maupun keberhasilan.

    “ Contoh kenaikan Pendapatan daerah dalam perubahan APBD 2017, dari Rp. 388,6 Miliar menjadi sebesar Rp 460 Miliar, ada kenaikan 16,5 persen, kami apresiasi, namun  seiring dengan kenaikan itu,  apakah secara prosesntatif, sudah dijelaskan  alurisasi pendistribusiannya,” tanya juru bicara fraksi PPP, Samsul Arifin.

    PU fraksi Hanura-Nasdem yang dibacakan Ali Mustofa, memberikan beberapa catatan terhadap Raperda perubahan APBD Tahun 2017, diantaranya terkait dengan penyusunan rancangan perubahan APBD 2017, jangan sampai terlepas dari prioritas dan plafon perubahan APBD yang telah disepakati. Dengan memprioritaskan program-program yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.(Humas DPRD Banyuwangi)



    • TERBARU
    • TERPOPULER
    • ACAK