DPRB Kab. Banyuwangi

Selamat Datang

di Website Resmi DPRD Kab. Banyuwangi

Anggota DPRD Kab. Banyuwangi

Visi


"Menjadi Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang Terpercaya,Kreatif dan Aspiratif"

  • Main Menu
  • Bagaimana Menurut anda tentang kinerja DPRD Kab. Banyuwangi?".

    • Setuju
    • Tidak Setuju
    ×

    PEMBAHASAN RAPERDA PERLINDUNGAN TANAMAN KELAPA FINALISASI

    Pembahasan Raperda tentang Perlindungan Tanaman kelapa memasuki tahap finalisasi. Dalam regulasi daerah tersebut, ada tambahan pasal baru, yang  mempertegas bahwa tanaman kelapa tidak dibenarkan diambil dan diperdagangkan janur maupun batang  kelapa produktif, kecuali untuk keperluan keagamaan dan adat istiadat di Banyuwangi.

    Ketua Pansus Raperda Perlindungan Tanaman Kelapa DPRD Banyuwangi, Hj. Siti Mafrcohatin Ni’mah menjelaskan, pengambilan janur dan batang kelapa produktif, selain untuk keperluan keagamaan  serta adat istiadat, harus ada peryataan dari pemilik tanaman kelapa disertai surati ijin dari kepala Desa atau camat setempat.

    “ Jadi pengambilan janur kelapa tidak boleh tanpa ada dokumen, kalau memang janurnya diperdagangkan harus ada pernyataan dari pemilik tanaman kelapa, bukan dari hasil pencurian,” jelas Siti Mafrochatin Ni’mah saat dikonfirmasi Majalah Parlemen, Selasa (29/08/2017) di gedung DPRD Banyuwangi.

    Sehingga setiap orang atau badan dilarang mengambil janur, batang, dan pelepah kelapa selain miliknya sendiri. Jika melanggar ketentuan ini,maka diancam dengan pidana berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, karenamerupakan kejahatan.

    Namun jika orang atau badan mengambil atau memperdagangkan janur, batang kelapa produktif tanpa disertai dokumen yang disyaratkan dalam Perda, maka diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) Bulan,atau denda sebesar Rp. 50 Juta,karena merupakan bentuk pelanggaran.

    “ Dalam pembahasan akhir tadi, Satpol PP mengusulkan pidana kurungan cukup 3 bulan agar prosesnya bisa cepat, namun perwakilan petani menolak, sehingga seluruh anggota Pansus bersikukuh,kurungan pidana tetap 6 Bulan atau denda 50 Juta” tegas Politisi PKB asal Kecamatan Giri ini.

    Selanjutnya terkait dengan pembinaan dan pengawasan perlindungan tanaman kelapa dilakukan oleh Bupati Banyuwangi, dan pelaksanaanya dilakukan oleh Dinas terkait.

    “  Pembinaan dan pengawasan perlindungan tanaman kelapa,  Dinas terkait diwajibkan membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, sedangkan tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan akan diatur dalam Peraturan Bupati” ungkapnya.

    Pansus Raperda Perlindungan tanaman kelapa berharap, setelah finalisasi pembahasan , regulasi daerah yang mengatur perlindungan tanaman kelapa tidak mandul lagi, dan memberikan manfaat bagi masyarakat,khususnya petani kelapa di Banyuwangi.(Humas DPRD Banyuwangi)


    • TERBARU
    • TERPOPULER
    • ACAK