DPRB Kab. Banyuwangi

Selamat Datang

di Website Resmi DPRD Kab. Banyuwangi

Anggota DPRD Kab. Banyuwangi

Visi


"Menjadi Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang Terpercaya,Kreatif dan Aspiratif"

  • Main Menu
  • Bagaimana Menurut anda tentang kinerja DPRD Kab. Banyuwangi?".

    • Setuju
    • Tidak Setuju
    ×

    RAPERDA HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD BANYUWANGI, SERTA RAPERDA PERUBAHAN PERDA PAJAK DAERAH DISAHKAN MENJADI PERDA.

    DPRD Kabupaten Banyuwangi,gelar rapat paripurna dengan agenda pengambilan keputusan atas diajukannya 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah, Yakni Raperda tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Banyuwangi, dan Raperda Perubahan Kedua Perda No. 2 tahun 2011 tentang Pajak Daerah menjadi Peraturan Daerah, Senin (14/08/2017).

    Rapat Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD, I Made Cahyana Negara, SE didampingi Wakil Ketua DPRD, Ismoko.Serta dihadiri Bupati Banyuwangi, H.Abdullah Azwar Anas.M.Si, Wakil Bupati, Yusuf Widyatmoko,S.Sos, Plt Setda, Drs. Djadjad Sudrajad, M.Si, Staf Alhi Bupati, Heru Santoso, Jajaran Kepala SKPD, Camat, Kades. Lurah se Banyuwangi.

    Dalam laporan akhir Pembahasan, yang dibacakan, Syahroni disampaikan, Rancangan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD, dimaksudkan guna mewujudkan keadilan, kesejahteraan, mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.

    Dan bertujuan untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab lembaga perwakilan rakyat daerah, dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi,menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga.

    Mengembangkan mekanisme keseimbangan antara DPRD dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas,produktifitas dan knerja DPRD.

    “ Sesuai denga Pasal 29 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2017, Perda kabupaten yang mengatur tentang pelaksanaak Hak Keuangan dan Administrasi  Pimpinan dan Anggota DPRD, tiga bulan sejak Peraturan Pemerintah diundangkan”jelas Syahroni dihadapan rapat paripurna DPRD Banyuwangi.

    Raperda tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD ini, mengatur adanya penambahan jenis dan nominal tunjangan, serta fasilitas bagi  pimpinan dananggota dewan,antara lain, uang representatif, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan, tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses.

    “ Selakupanitia Khusus raperda ini, tak lupa kamimenyampaikan terima kasih kepada Bupati Banyuwangi yang telah mendukung percepatan pengesahan raperda menjadi Perda, dan dapat segera terealisasi dan kenaikannya bisa kami nikmati bulan depan” ucap Syahroni.

    Laporan akhir Pansus Perubahan Perda Pajak Daerah, yang dibacakan Ketua Pansus Sofiandi Susiadi,A.Md disampaikan, salah satu wujud pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah penentuan sumbersumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri dengan potensinya masing-masing.

    Idealnya dalam melaksanakan otonomi daerah harus bertumpu pada sumber-sumber dari daerah itu sendiri. Diantara sumber PAD tersebut, yang paling dominan memberikan kontribusi bagi daerah adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

    Ada 12 (dua belas) obyek pajak hiburan yang tarif pajaknya mengalami kenaikan, diantaranya ajak tontonan film yang semula pajaknya dikenakan sebesar 10 persen naik menjadi 20 persen, Karaoke Keluarga yang semula dikenakan pajak 10 persen, naik menjadi 35 persen,

    “ Untuk pagelaran kesenian, musik dan tari yang bersifat tradisional,perlu dilestarikan karena mengandung nilai-nilai tradisi yang luhur. Serta kesenian yang bersifat kreatif dan bersumber dari kesenian tradisional, tarif pajaknya hanya dikenakan 10 persen,” jelasSofiandi Susiadi.

    Menanggapi pengesahan Raperda tersebut, Bupati Banyuwangi, H. Abdullah AzwarAnas mengatkan pada prinsipnya eksekutif  menghargai  dan menyepakati pengesahan Raperda Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi, karena merupakan amanat Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2017.

    “Harapan saya,kedepan kinerja dewan bisa lebih bagus, dewan punya waktu yang cukup untuk memproduk regulasi daerah yang lebih produktif, sudah selakyaknya mereka mendapatkan tunjangan yang lebih baik “ pungkas Bupati Banyuwangi (Humas DPRD Banyuwangi)

    • TERBARU
    • TERPOPULER
    • ACAK