DPRB Kab. Banyuwangi

Selamat Datang

di Website Resmi DPRD Kab. Banyuwangi

Anggota DPRD Kab. Banyuwangi

Visi


"Menjadi Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang Terpercaya,Kreatif dan Aspiratif"

  • Main Menu
  • Bagaimana Menurut anda tentang kinerja DPRD Kab. Banyuwangi?".

    • Setuju
    • Tidak Setuju
    ×

    MAKSIMALKAN PAD, TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN ASET DAERAH DINAIKAN.

    Memaksimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari obyek retribusi daerah. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi ajukan revisi Perda No. 13  Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Saat ini Perubahan Perda tersebut,nampak mulai dibahas oleh Pansus DPRD Banyuwangi.

    Ketua Pansus Raperda perubahan Ketiga Perda No. 13 Tahun 2011 DPRD Banyuwangi, Neni Viantin Dyah Martiva, S.Pd mengatakan, tujuan Pemerintah Daerah melakukan perubahan Perda Retribusi Jasa Usaha, sebagai upaya mendongkrak pendapatan Kabupaten Banyuwangi, ditengah menurunya  transfer keuangan dar Pemerintah Pusat.

    “ Ini Raperda tentang penyesuaian tarif retribusi jasa usaha, yang semangatnya dalam rangka meningkatkan PAD Kabupaten Banyuwangi,” ucap Neni Viantin usai rapat bersama SKPD pemungut retribusi, Jum’at (28/07/2017) di Ruang Komisi III DPRD Banyuwangi.

    Menurut, Neni, tarif retribusi yang pada Perda No 13 tahun 2017 yang lama, sudah tidak sesuai  lagi dengan indexs harga dan perkembangan perekonomian Banyuwangi saat ini. Sehingga dalam perubahan ketiga Perda ini,ada revisi tarif sewa pengunaan beberapa tanah, bangunan dan barang milik Pemerintah Daerah, seperti halnya Gedung Olaraga  (GOR) Tawangalun, Stadion Diponegoro, Rumah Potong Hewan,  Alat Berat ,hingga pemakaian tanah dan bangunan di wilayah pelabuhan khusus untuk pelelangan ikan.

    Selanjutnya  terkait dengan besaran kenaikan tarif retribusi yang  akan ditetapkan dalam Raperda perubahan ini, masih akan dilakukan pembahasan lebih lanjut bersama eksekutif.  Penyesuaia atau kenaikan tarif retribusi,Pansus berkeinginan proporsional antara yang dibebankan kepada pengusaha maupun kepada masyarakat .

    “ Pansus masih melihat, persentase kenaikan  tarif retribusi masih belum seimbang antara yang dibebankan kepada masyarakat langsung, dengan yang dibebankan kepada pengusaha,kami berkeinginan proporsional” ungkap Politisi perempuan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)mengakhiri wawancaranya.(Humas DPRDBanyuwangi)

    • TERBARU
    • TERPOPULER
    • ACAK
    0