DPRB Kab. Banyuwangi

Selamat Datang

di Website Resmi DPRD Kab. Banyuwangi

Anggota DPRD Kab. Banyuwangi

Visi


"Menjadi Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang Terpercaya,Kreatif dan Aspiratif"

  • Main Menu
  • Bagaimana Menurut anda tentang kinerja DPRD Kab. Banyuwangi?".

    • Setuju
    • Tidak Setuju
    ×

    PUBLIK HEARING ,PETANI KELAPA MINTA SANKSI DALAM RAPERDA PERLINDUNGAN TANAMAN KELAPA DI PERBERAT.

    Petani  maupun pemilik kebun kelapa di kabupaten Banyuwangi, minta kepada Panitia Khusus (Pansus) Raperda Perubahan Perda Perlindungan Tanaman Kelapa DPRD Banyuwangi, memberikan sanksi berat terhadap pelaku pencurian janur.

    Sebab selama ini, regulasi daerah yang mengatur perlindungan terhadap tanaman kelapa, hanya memberikan sanksi pidana ringan atau tipiring.sehingga belum berdampak efek jera, terhadap pelaku pelanggaran ketentuan, seperti pencurian janur maupun perdagangan janur.

    Hal ini disampaikan perwakilan Petani kelapa dari kecamatan Kabat, Sodikin dalam rapat publik hearing , Senin (24/07/2017) di ruang Komisi II DPRD Banyuwangi.

    Sodikin mengatakan, produksi buah kelapa di Kabupaten Banyuwangi mengalami penurunan, akibat dari penjualan janur ke luar daerah.  Janur-janur yang diperjual belikan tersebut, sebagian berasal dari petani kelapa, sebagian juga, dari hasil pencurian . Hal itu terjadi, akibat dari kurang tegasnya regulasi yang mengatur tentang perlindungan tanaman kelapa.

    Perdagangan janur kelapa bebas, karena tidak ada pengawasan dari pemerintah Daerah.  Selain itu, tawaran harga janur dari pedagang lebih menjanjikan. Dua faktorinilah yang kemudian mempengaruhi sebagian petani beralih menjual janur, daripada buah kelapanya.

    “ Sudah bertahun-tahun, petani kelapa resah dengan aksi-aksi pencurian janur, dengan adanya perubahan perda ini,kami minta sanksi terhadap pencurian janur di perberat, agar ada efek jera “ ucap Sodikin saat di konfirmasi Majalah Parlemen.

    Selain terkait sanksi, petani kelapa minta kepada Pemerintah Daerah untuk memberikan proteksi terhadap harga buah kelapa.  Selama ini, Pemerintah Daerah dianggap kurang memperhatikan komoditas kelapa, padahal beberapa tahun yang lalu, Banyuwangi sebagai salah satu sentra buah kelapa di Indonesia.

    Sementara Ketua Pansus Raperda Perubahan Perda Perlindungan Tanaman Kelapa DPRD Banyuwangi, Hj.Siti Mafrchatin Ni’mah menyampaikan, publik hearing yang digelar pihaknya bertujuan untuk menjaring masukan-masukan dan menggali lebih dalam keinginan petani kelapa atas Reperda yang saat ini tengah dibahas.

    “ Petani kelapa sangat mendukung Perda ini, dan meminta Pansus betul-betul serius membahas “ ucap Hj. Mafrochatin Ni’mah.

    Mereka minta Pemerintah Daerah tidak menganak tirikan petani kelapa.agar produktifitas buah kelapa di Banyuwangi ,kembali seperti beberapa tahun yang lalu. Dan dibutuhkan peran serta masyarakat untukikut mengawasai perdagangan janur ke luar daerah.(Humas DPRD Banyuwangi)

    • TERBARU
    • TERPOPULER
    • ACAK