DPRB Kab. Banyuwangi

Selamat Datang

di Website Resmi DPRD Kab. Banyuwangi

Anggota DPRD Kab. Banyuwangi

Visi


"Menjadi Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang Terpercaya,Kreatif dan Aspiratif"

  • Main Menu
  • Bagaimana Menurut anda tentang kinerja DPRD Kab. Banyuwangi?".

    • Setuju
    • Tidak Setuju
    ×

    JAWABAN FRAKSI-FRAKSI TERHADAP PENDAPAT BUPATI BANYUWANGI ATAS DIAJUKANNYA 3 RAPERDA INISIATIF DEWAN.

    Rapat Paripurna DPRD Banyuwangi, dalam rangka penyampaian jawaban fraksi-fraksi atas tanggapan Bupati Banyuwangi,terhadap diajukannya 3 (tiga) Raperda inisiatif DPRD, yakni Raperda perubahan perda No. 8 Tahun 1973 tentang Perlindungan Tanaman kelapa, Raperda perubahan Perda No. 8 tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Raperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, Kamis (13/07/2017).

    MadeSwastiko,SE , saat membacakan tanggapan fraksi PDI-Perjuangan menyampaikan, memiliki kesepahaman terhadap yang sama atas pendapat Bupati Banyuwangi. Raperda Perubahan perda perlindungan Tanaman Kelapa sangat dibutuhkan, sebagai payung hukum Pemerintah Daerah .

    “ Pemerintah Daerah harus mempunyai aturan yang tegas dan jelas, terhadap persoalan pengambilan daun kelapa atau janurnya ” ucap MadeSwastiko.

    Pasal  511 Raperda perubahan Perda Pengelolaan barang Milik Daerah dijelaskan, penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen bersertifikat di bidang penilaian aset dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

    “ Pelaksanaan penilaian barang milik daerah, dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh kepala Daerah, sesuai dengan Permendagri No. 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah” jelasnya.

    Juru Bicara Fraksi PKB, Atiqoh saat membacakan tanggapan fraksi mengatakan, terhadap saran eksektif untuk mencabut Perda No. 8 tahun 1973 tentang Perlindungan Tanaman Kelapa, tidak perlu dilakukan, karena Perda tersebut masih relevan dan sesuai dengan keadaan saat ini, sehingga hanya butuh perubahan, penambahan, dan penyempurnaan beberapa ketentuan pasal.

    Pasal  21 dalam Raperda tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan Dan Anggota DPRD terkait dengan jaminan kecelakan kerja sebesar 0,24 persen. Dan penetapan persentase iuran jaminan kematian sebesar 0,30 persen, telah sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 70 tahun 2015 tentang jaminan Kecelakaan Kerjadan Jaminan kematian bagi pegawai Aparatur sipil Negara.

    Marifatul Kamila, SH saat membacakan  Tanggapan fraksi Golkar-PAN terhadap Raperda Perubahan Perda Perlindungan Tanaman Kelapa, sependapat dengan eksekutif untuk mencabut Perda No. 8 Tahun 1973, sebagaimana diubah dengan Perda No. 5 Tahun 1996. Dan disusun kembali menjadi Peraturan Daerah baru dengan menyesuaikan dengan mekanisme UU.No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, serta Peremendagri No. 80 tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah.

    Wendriawanto saat membacakan tanggapan Fraksi demokrat mejelaskan pertanyaan eksekutif terkait dengan Pasal  38 (ayat) Huruf B tentang pengunaan dana operasional Pimpinan Dewan untuk keamanan, Dan Huruf C tentang pengunaan dana operasional untuk pemberian kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang sifatnya insidentil, tidak perlu ditafsirkan kembali, karena telah sesuai dengan pasal 22 ayat (1) dalam PP No. 18 tahun 2017.

    Selanjutnya tanggapan Fraksi Gerindra-Sejahtera, Fraksi Hanura-Nasdem, maupun fraksi Partai Persatuan pembangunan sepakat untuk membawa ketiga Raperda inisiatif dewan,pada tahap pembahasan di tingkat Panitia Khusus (Pansus).

    JAWABAN BUPATI BANYUWANGI ATAS PU FRAKSI-FRAKSI.

    Sementara, Bupati Banyuwangi memberikan jawaban PU fraksi terhadap 2 (dua) Raperda, Yakni Raperda Perubahan Kedua Perda No. 12 tahun 2011tentang retribusi Jasa Umum dan Raperda Perubahan Ketiga perda No. 13 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

    Menjawab PU Fraksi Demokrat terkait perubahan retribusi pengendalian menara telekomunikasi, agar disesuaikan dengan SE Kementerian Keuangan No. S-209/PK.3/2016 perihal pedoman penyusunan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi eksekutif sepakat.

    Eksekutif menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada fraksi PDI-Perjuangan ataskespahaman pemikiran terhadap diajukannya perubahan Perda retribusi jasa umum dan Perda retribusi jasa usaha.

    Selanjutnya terkait dengan pertanyaan fraksi Demokrat,fraksi Gerindra-Sejahtera, serta fraksi Hanura-Nasdem terkait dengan dasar penghapusan PKJM-KKO disampaikan oleh wakil Bupati Banyuwangi adalah,

    Peraturan Menteri Kesehatan No. 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Peraturan Menteri Keshatan No.9 tahun 2014tentang Klinik. Perbu banyuwangi No. 15 Tahun 2014 tentang perubahan atas Perbup.No 72 tahun 2012 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja UPTD DinasKesehatan Banyuwangi, serta adanya pencanangan Gubernur Jawa Timur tentang “ Jawa Timur bebas pasung” sehingga diperintahkan semua Puskesmas di jawa Timur mampu menaggani orang dengan gangguan jiwa.

    Sehngga eksekutif menyimpulkan, PKJM-KKO tidak memiliki nomenklatur, dan juga bukan merupakan klinik, Rumah sakit ataupun Puskesmas, maka tidak bisa  melayani JKN dan SPM. Dengan dihapuskannya PKJM-KKO, semua pelayanan yang ada di PKJM-KKO diambil alih oleh Puskesmas Licin.(Humas DPRD Banyuwangi)

    • TERBARU
    • TERPOPULER
    • ACAK