DPRB Kab. Banyuwangi

Selamat Datang

di Website Resmi DPRD Kab. Banyuwangi

Anggota DPRD Kab. Banyuwangi

Visi


"Menjadi Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang Terpercaya,Kreatif dan Aspiratif"

  • Main Menu
  • Bagaimana Menurut anda tentang kinerja DPRD Kab. Banyuwangi?".

    • Setuju
    • Tidak Setuju
    ×

    PU FRAKSI ATAS RAPERDA PERUBAHAN PERDA RETRIBUSI JASA UMUM DAN RAPERDA PERUBAHAN PERDA RETRIBUSI JASA USAHA.

    Setelah Bupati Banyuwangi maupun ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD menyampaikan Nota Pengantar  5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah.

    DPRD kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Pemandangan Umum (PU) fraksi atas diajukannya Raperda Perubahan Kedua Perda No.12  Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan Raperda  Perubahan Ketiga Perda No. 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha oleh eksekutif.

    Sekaligus dirangkai dengan agenda, penyampaian tanggapan Bupati Banyuwangi, atas diajukannya 3 (tiga) Raperda inisiatif dewan,antara lain Raperda Perubahan Perda No. 8 Tahun 1973 tentang Perlindungan Tanaman Kelapa, Raperda Perubahan Perda No.8 tahun2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta Raperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Banyuwangi.

    Rapat paripurna dipimpin, Wakil Ketua DPRD, Ismoko di dampingi H.Joni Subagio,SH.MH dan Yusieni. Serta di hadiri Wakil Bupati Yusuf Widyatmoko,S.Sos, Plt Sekda, Drs,Djadjat Sudrajat,M.Si, Asisten Administrasi Pembangunan dan Kesra, Drs.Agus Siswanto,MM,Jajaran Kepala SKPD,Camat,Lurah dan Kades se Banyuwangi.

    Tujuh fraksi di DPRD, dalam Pemandangan Umumnya, sependapat  untuk menghapus tarif retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk(KTP) dan Akta Catatan Sipil. Karena hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 79 A Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

    Selain itu, seluruh fraksi juga sependapat terkait dengan penambahan Pasal 160 A terkait dengan tarif layanan retribusi di 2 (dua) RSUD milik Pemda yang ditetapkan dengan Perbup,karena telah berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BULD).

    PU Fraksi partai Demokrat yang dibacakan, Sri Utami Faktuningsih selaku juru bicara meminta penjelasan eksekuti terkait dengan, penghapusan klausul yang mengatur  Pusat Kesehatan Jiwa Masyarakat dan Klinik Ketergantungan Obat (PJKM-KKO) dihapus dari materi Raperda.

    Fraksi Demokrat,juga mengusulkan perubahan retribusi pengendalian menara telekomunikasi, disesuaikan dengan Surat Edaran (SE) dari Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah, tentang pedoman penyusunan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

    “  Dengan adanya perubahan retribusi jasa usaha, maka penyusunan target PAD  pada  Perubahan APBD tahun 2017 terdapat peningkatan  “ ucap Sri Utami Faktuningsih dihadapan rapat paripurna.

    PU Fraksi Golkar-PAN yang dibacakan, Suyatno selaku juru bicara, sepakat dan sepaham atas Perubahan perda Jasa Umum maupun Perubahan Perda jasa usaha. Sehingga dengan perubahan Perda Retribusi, diharapkan potensi PAD dapat dimaksimalkan,guna menunjang pembangunan di Kabupaten Banyuwangi, yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.

    PU Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, sependapat dengan penghapusan retribusi biaya cetak KTP maupun Akta Catatan Sipil, namun penghapusan tersebut, tidak mengurangi mutu pelayanan pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan di Banyuwangi. Dan untuk perubahan retribusi pengendalian menara telekomunikasi akan menjadi perhatian serius FPKB dan akan dilakukan penajaman kajian. FPKB mengingatkan,  dalam penentuan besaran tarif retribusi,harus memperhatikan tingkat kemampuan masyarakat.

    “Perubahan Perda Retribusi jasa Usaha, khusus untuk pengunaan sarana dan prasarana olaraga dengan keperluan nono komersial, FPKB mengusulkan pemberlakukan tarif retribusinya ditekan sekecil mungkin, bahkan disediakan subsidi oleh Pemda, sehingga dapat memacu semangat para atlet dalam meningkatkan prestasi” tegas juru bicara FPKB,Inayanti Kusumasari.

    PU Fraksi PDI-Perjuangan yang dibacakan oleh H.Sugirah Abdul Gofur,M.Pd disampaikan bahwa pada prinsipnya sepakat dan sepaham atas perubahan Perda jasa Umum dan perubahan Perda Retribusi Jasa Usaha.

    Perubahan Perda Retribusi jasa Usaha sangat diperlukan,khususnya mengenai retribusi pemakaian kekayaan daerah,obyek tanah dan bangunan. Mengingat tumbuh dan berkembangnya sektor pariwisata di Banyuwangi selama 5 (lima) tahun kedepan akan semakin meningkat, sehingga dibutuhkan penyesuaian tarif retribusi jasa usaha,yang nantinya akan berdampak pada peningkatan penerimaan daerah.

    PU Fraksi Gerindra Sejahtera, terkait dengan dihapuskannya keberadaan PJKM-KKO, Fraksi Gerindra Sejahtera meminta Pemerintah Derah menetapkan lembaga lain untuk mengurusoperasional kerja PJM-KKO.

    Fraksi Gerindra Sejahtera secara tegas meminta penjelasan eksekutif terkait hasil pungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi,karena selama 6 (enam ) tahun,kontribusi atau penerimaan retribusi tower telekomunikasi tidak ada sama sekali.

    “Kemana hasil pungutan retribusi tower telekomunikasi selama 6 tahun ini, mohon penjelasan lebih lanjut dari eksekutif” ungkap H.Eko Nur Susilo selaku juru bicara Fraksi Gerindra Sejahtera.

    PU Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sependapat atas usulan perubahan Perda Retribusi Jasa Umum dan Perubahan Perda Retribusi Jasa Usaha, namun kenaikan retribusi maupun  mengubah dan menghapus ketentuan pasal, perlu dipertimbangkan dalam Pansus.

    “ Retribusi merupakan salah satu sumber PAD, adakah hubungannya kenaikan retribusi dengan target PAD tahun mendatang, kalau ada sampai seberapa” tanya H. Hasannudin selaku juru bicara fraksi PPP.

    PU Fraksi  Hanura-Nasdem yang dibacakan,Sugiyo , mohon penjelasan atas penghapusan maupun pengubahan ketentuan pasal terkait dengan PKJM-KKO dan perubahan beberapa tarif retribusi Jasa Umum maupun jasa usaha.


    TANGGAPAN BUPATI BANYUWANGI ATAS TIGA RAPERDA INISIATIF DPRD.

    Tanggapan Bupati Banyuwangi terhadap Raperda Perubahan Perda No.8 Tahun 1973 tentang Perlindungan Tanaman Kelapa yang dibacakan Wakil Bupati,Yusuf Widyatmoko disampaikan, Pemerintah Daerah menyarankan untuk mencabut Perda No.8 tahun 1973.

    Selanjutnya disusun kembali menjadi Perda baru, dengan menyesuaikan mekanisme dan norma yang terdapat dalam UU No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah. Selain itu perlu dicermati bersama seluruh muatan materi pasal per  pasal.

    Perubahan Pasal 9, eksekutif mengusulkan penyempurnaan, diantaranya berbunyi, tanaman kelapa tidak dibenarkan diambil daun atau janurnya,kecuali untuk kebutuhan diri sendiri. Pengusahaan tanaman kelapa selain untuk diambil buahnya, harus seijin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

    “ Janur kelapa tidak dibenarkan diperdagangkanke luarwilayah kabupaten Banyuwangi” jelas Yusuf Widyatmoko dihadapan rapat paripurna.

    Raperda Perubahan Perda No. 8 Tahun 2007 tentang pengelolaan barang milik daerah, secara umum eksekutif memahami materi perubahan yang diajukan dewan, karena telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negari No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

    “Namun demi kesempurnaan Raperda, eksekutif menambahkan beberapa ketentuan dasar hukum “ ungkap Wakil Bupati Banyuwangi.

    Untuk Raperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi, eksekutif berpandangan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2017. Namun demi kesempurnaan Raperda ada penambahan dan penyempurnaan ketentuan dasar hukum.

    Dalam tanggapan Bupati Banyuwangi, eksekutif meminta penjelasan Pasal 21, terkait dengan penetapan persentase iuran jaminan kecelakaan kerja sebesar 0,24 persen dan jaminan kematian sebesar 0,30 persen yang dibayarkan kepada BPJS Ketenagakerjaan.

    Pasal 28 Ayat (3) Huruf B terkait pengunaan dana operasional pelayanan keamanan, dan Huruf C terkait pengunaan dana operasional untuk pemberian bantuan kepada masyarakat atau Kelompok masyarakat yang sifatnya insidental.

    Usai penyampaian PU Fraksi dan tanggapan Bupati Banyuwangi, rapat paripurna dinyatakan selesai dan ditutup.(Humas DPRD Banyuwangi)


    • TERBARU
    • TERPOPULER
    • ACAK
    0