DPRB Kab. Banyuwangi

Selamat Datang

di Website Resmi DPRD Kab. Banyuwangi

Anggota DPRD Kab. Banyuwangi

Visi


"Menjadi Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang Terpercaya,Kreatif dan Aspiratif"

  • Main Menu
  • Bagaimana Menurut anda tentang kinerja DPRD Kab. Banyuwangi?".

    • Setuju
    • Tidak Setuju
    ×

    LIMA RAPERDA DIAJUKAN UNTUK SEGERA DIBAHAS.

    Pemerintah Kabupaten Banyuwangi , melalui DPRD mengajukan revisi 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah, Yakni Raperda Perubahan Kedua Perda No. 12 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan Raperda Perubahan Ketiga Perda No. 13 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

    Nota Penjelasan dua Raperda tersebut, disampaikan Wakil Bupati Banyuwangi, Yusuf Widyatmoko, S.Sos, bersamaan dengan 3 (tiga) Raperda inisiatif DPRD, dalam rapat paripurna Dewan yang dipimpin Wakil Ketua DPRD,Yusieni, Jum’at (07/07/2017) lalu.

    Dalam Nota Penjelasan Raperda Perubahan Kedua Perda No. 12 Tahun 2011, disampaikan, penghapusan ketentuan retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda penduduk dan Akta Catatan Sipil. Serta mengubah beberapa tarif retribusi yaitu tarif pelayanan kesehatan di Puskesmas, tarif pemeriksaan alat pemadam kebakaran, tarif retribusi tera serta retribusi penyedotan kakus.

    “Pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya, sesuai  dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan “ jelas Yusuf Widyatmoko dihadapan rapat paripurna DPRD.

    Sedangkan untuk materi  Raperda Perubahan Ketiga Perda No. 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa usaha, mengubah beberapa tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah, seperti halnya tarif Rumah Potong Hewan (RPH), Tariftempat olaraga dan tarif penjualan produksi usaha daerah perikanan.

    Sementara, Nota Pengantar tiga Raperda inisiatifdewan dibacakan  anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BPPD) DPRD Banyuwangi dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Samsul Arifin,SH.

    Tiga Raperda usulan dewan antara lain, Raperda tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD, Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta Raperda Perubahan Perda N. 8 Tahun 1973 tentang Perlindungan Tanaman Kelapa.

    Samsul  Arifin dalam Nota pengantarnya mengatakan, seiring dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD, tertanggal 31 Mei 2017.Maka untuk menyesuaikan, Perda No. 36 tahun 2004 tentang Hak-Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD perlu di rubah atau dicabut,paling lambat 3 (tiga) bulan sejak PP tersebut diundangkan.

    “ Perubahan Peraturan tentang Hak-Keuangan Pimpinan Dan Anggota DPRD bertujuan untuk mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD sebaga iPenyelenggara Pemerintahan, sesuai dengan ketentuan UU No 23 tahun 2014” jelas Samsul Arifin.

    Untuk Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah, saat ini Pemkab Banyuwangi masih memberlakukan Perda No. 8 tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang sudah tidak sesuai. Sehingga Perda tersebut perlu disesuaikan dengan regulasi yang baru yakni Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, serta Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Daerah.

    Hal ini diperlukan guna mewujudkan kebijakan publik yang fungsional, berkepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas,dan kepatian nilai dalam pengelolaan barang milik daerah.

    Selanjutnya diajukannya Raperda Perubahan Perda No. 8 tahun 1973 tentang Perlindungan Tanaman Kelapa, dijelaskan sebagian masyarakat Banyuwangi, tidak mengetahui jika Pohon Kelapa di Banyuwangi merupakan salah satu bibit unggul pohon kelapa no 1 di Indonesia, yang telah mempunyai sertifikat dari Kementerian Pertanian RI. Sehingga harus dijaga dan dipelihara sebagai bagian dari perlindungan produk unggulan di Banyuwangi.

    Ekses dari luasnya perkebunan kelapa dan tinnginya produksi yang dihasilkan dari tanaman kelapa, dan dengan potensi wilayah Banyuwangi berdekatan dengan Propinsi Bali. Maka berdampak pada maraknya pencurian janur kelapa, yang mengakibatkan kerusakan pohon kelapa,untuk itu diperlukan regulasi daerah yang sangat tegas.Humas DPRD Banyuwangi.

    • TERBARU
    • TERPOPULER
    • ACAK