DPRB Kab. Banyuwangi

Selamat Datang

di Website Resmi DPRD Kab. Banyuwangi

Anggota DPRD Kab. Banyuwangi

Visi


"Menjadi Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang Terpercaya,Kreatif dan Aspiratif"

  • Main Menu
  • Bagaimana Menurut anda tentang kinerja DPRD Kab. Banyuwangi?".

    • Setuju
    • Tidak Setuju
    ×

    TUJUH FRAKSI SAMPAIKAN PU ATAS RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD BANYUWANGI TAHUN 2016.

    Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi mengelar rapat paripurna, dengan agenda penyampaianPemandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi terhadap diajukannya Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Banyuwangi Tahun 2016, Jum’at (9/06/2017)

    Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD, Ismoko didampingi H.Joni Subagio,MH, Yusieni, dan dihadiri Wakil Bupati Banyuwangi,Yusuf Widyatmoko,S.Sos, Plt Sekretaris Daerah, Drs.Djadjat Sudrajat, Asisten Pemerintahan bidang perekonomian dan Kesra, Drs.Agus Siswanto, Jajaran Kepala SKPD,Camat, Lurah maupun Kades se Banyuwangi.

    Mendapatkan giliran pertama, Pemandangan Umum fraksi PDI-Perjuangan yang dibacakan, H.Sugirah.M.Pd selaku juru bicara disampaikan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2016 terealisasi sebesar Rp. 367,8 Miliar,atau 104,14 persen dari anggran sebesar Rp. 353,2 Miliar,merupakan capaian yang sangat baik dibandingkan realisasi PAD tahun 2015.

    Fraksi PDI-Perjuangan juga memberikan apresiasi terhadap rasio belanja pegawai terhadap total belanja daerah yang mengalami penurunan dari 45,6 persen ditahun 2015 menjadi 42,44 persen ditahun 2016. Di sisi belanja modal tredapat kenaikan yang cukup  signifikan,yakni sebesar 29,4 persen, sehingga pertumbuhan ekonomi kabupaten Banyuwangi sangat baik diatas rata-rata nasional.

    Pemandangan Umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang dibacakan, Atiqoh disampaikan,berkaitan dengan Pandapatan Asli Daerah (PAD) yang hanya terealisasi sebesar Rp. 367,8 Miliar dari anggaran sebesar Rp. 353,2 Miliar dianggap tidak rasional,karena berdasarkan data dan fakta dilapangan potensi PAD Kabupaten Banyuwangi, jauh dari angka tersebut,apalagi ditopang dengan program kegiatan Banyuwangi Festival.

    Selain PAD, FPKB juga meminta penjelasan kepada eksekutif terkait dengan,tidak maksimalnya serapan anggaran di sektor pendidikan,khususnya program pendidikan anak usia dini. Berikutnya  terkait dengan pengeloaan kekayaan daerah yang dipisahkan,atas penurunan pendapatan.

    Pemandangan Umum fraksi Demokrat yang dibacakan oleh,Handoko, SE disampaikan, ada penurunan kinerja PAD. Perolehan PAD tahun 2016 sebesar Rp. 367,8 Miliar,ternyata hanya naik sebesar 6,02 persen,bila dibandingkan dengan perolehan PAD tahun 2015. Telah terjadi trend penurunan capaian perolehan PAD selama tiga tahun terakhir.

    Fraksi Demokrat mengapresiasi serapan anggaran belanja dan transfer daerah tahun 2016,yang mencapai 90,33 persen, naik tipis dari serapan anggaran belanja dan transfer daerah tahun 2015 yang hanya 89,66 persen.

    Pemandangan Umum fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang dibacakan,Drs, Syaroni  disampaikan, capaian Pendapatan Daerah tahun 2016 sebesar Rp. 2,805 Triliuan belum memenuhi targetyang telah ditetapkan sebesar Rp. 3.054 Triliun. Sedangkan disisi serapan anggaran ada kenaikan dibandingkan dengan tahun 2015.

    Pemandangan Umum fraksi Golkar-PAN yang disampaikan oleh Sofiandi Susiadi berpendapat, Pemerintah Daerah diharapkan untuk lebih optimal melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD,dengan terus mengoptimalkan pendapatan dari pajak dan retribusi daerah yang belum terealisasi., sehingga PAD kedepan bisa lebih meningkat.

    Pemandangan Umum fraksi Gerindra –Sejahtera meminta penjelasan eksekutif terkait dengan perolehan PAD dari PT.PBS yang hanya sebesar Rp. 100 Juta atau 14,3 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp.700 Juta.. Selain itu,fraksi Gerindra-Sejahtera juga mempertanyakan tindak lanjut temuan BPK tahun 2015, antara lain penganggaran belanja sebesar Rp. 7,8 Miliar yangdianggap tidak tepat oleh BPK, penyajian aset tetap yag belum sesuai dengan Standart Akutansi Pemerintah (SAP).

    Pemandangan Umum fraksi Hanura-Nasdem berpendapat, Pendapatan Daerah masih lebih banyak ditopang oleh dana perimbangan dari pusat, sehingga fraksi Hanura-Nasdem berharap kepada eksekutif untuk lebih mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah. Fraksi Hanura-Nasdem juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah yang mampu menekan angka Silpa di  tahun 2016,yang hanya sebesar Rp. 82,1 Miliar.

    Usai tujuh fraksi menyampaikan Pemandangan Umum, rapat paripurna DPRD Banyuwangi dinyatakan selesai , dan selanjutnya dewan menunggu tanggapan Bupati atas PU fraksi terhadap diajukannya Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2016.(Humas DPRD Banyuwangi)

    • TERBARU
    • TERPOPULER
    • ACAK