DPRB Kab. Banyuwangi

Selamat Datang

di Website Resmi DPRD Kab. Banyuwangi

Anggota DPRD Kab. Banyuwangi

Visi


"Menjadi Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang Terpercaya,Kreatif dan Aspiratif"

  • Main Menu
  • Bagaimana Menurut anda tentang kinerja DPRD Kab. Banyuwangi?".

    • Setuju
    • Tidak Setuju
    ×

    DPRD DESAK PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI BENTUK TIM PENYELESAIAN TUNTUTAN TANAH HIBAH WARGA PANCER

    DPRD Kabupaten Banyuwangi mendesak Pemerintah Daerah,untuk segera membentuk tim terpadu guna penyelesaian tuntutan warga kampung nelayan Dusun Pancer,Desa Sumberagung,Kecamatan Pesanggaran atas pelepasan tanah hibah dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur.

    Ketua DPRD kabupaten Banyuwangi, I Made Cahyana Negara, SE mengatakan, berdasarkan surat berita acara penyerahan tanah dari Soenandar Prijosoedarmo selaku Gubernur Jawa Timur,tertanggal  3 April 1979. Telah menyerahkan tanah seluas 12,466, yang terletak di Dusun Pancer Kecamatan Pesanggaran kepada Soesilo Soeharto selaku Bupati Banyuwangi.

    “ Warga meminta hak tanah hibah sesuai dengan berita acara penyerahan tanah dari Gubernur Jawa Timur, tertanggal 3 April 1979 “ jelas Made Cahyana saat dikonfirmasi usai rapat dengar pendapat bersama warga Dusun Pancer, Kamis (26/05/2017).

    Dalam klausul berita acara itu,  dijelaskan bahwa tanah tersebut harus dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan fasilitas pendaratan ikan dan pemukiman  para nelayan Pancer. Sedangkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berkewajiban untuk mengawasai dan mengatur sebaik-baiknya, serta bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan hak atastanah tersebut.

    “ Kita mendesak Pemerintah Daerah untuksegera menindaklanjuti, mengurus sesuai dengan ketentuan peraturan agar  supaya hak tanah ini bisa dimiliki masyarakat” tegas ketua DPC PDI-Perjuangan Banyuwangi ini.

    Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat kabupaten Banyuwangi, Nurhadi menyampaikan, berdasar pada rujukan berita acara penyerahan tanah dari Gubernur Jawa Timur tahun 1979. Pemerintah Daerah akan segera menindaklanjuti penyelesaian tuntutan warga Dusun Pancer dengan membentuk tim yang akan diketuai Asisten pemerintahan dan beranggotakan SKPD terkait.

    “Tim dari Pemda nantinya bertugas menelusuri dan menyelesaikan keberadaan tanah Pancer yang sudah tercatat sebagai aset daerah “ jelas Nurhadi.

    Kepala Bagian Anggaran BPKAD, Cahyanto Hendri Wahyudi, menambahkan, tanah di Dusun Pancer, sebenarnya telah tercatat sebagai aset daerah, namun Pemerintah Kabupaten Banyuwangi belum memiliki dokumen resmi terkait hibah tanah dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur. Sejatinya tanah tersebut merupakan tanah hasil tukar guling dengan Propinsi Jawa Timur.

    “ Saat ini,kami masih melakukan koordinasi dengan Perhutani  terkait dengan tunjuk batas terluar tanah “ jelas Cahyanto.

    Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berkomitmen membantu proses penyelesaian status tanah di Dusun Pancer ,Desa Sumberagung,Kecamatan Pesanggaran. Dan kini pihaknya bersama Perhutani Banyuwangi Selatan masih berkoordinasi terkait dengan batas lokasi tanah tersebut

    Sementara terkait dengan status tanah,perwakilan dari Perhutani menjelaskan, Tanah yang saat ini ditempati warga Dusun Pancer merupakan  hasil tukar menukar tanah antara Perhutani dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.  Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Pelepasan Menhut No. 423/kpts-2/1988 tertanggal 5 September 1988, tentang penetapan tanah penganti seluas 29,3 Ha yang terletak di Desa Alasbulu Kecamatan Wongsorejo,sebagai kawasan hutan produksi. Dan pelepasan tanah kawasan hutan seluas 29,2 yang terletak di bagian hutan Sukamade,Karangtambak petak 1 H, RPH Bumira,KPH Sukamade dan KPH Banyuwangi selatan, tetapi garis batas belum jelas keberadaannya.(Humas DPRD Banyuwangi)

     

     

     

    • TERBARU
    • TERPOPULER
    • ACAK
    0