DPRB Kab. Banyuwangi

Selamat Datang

di Website Resmi DPRD Kab. Banyuwangi

Anggota DPRD Kab. Banyuwangi

Visi


"Menjadi Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang Terpercaya,Kreatif dan Aspiratif"

  • Main Menu
  • Bagaimana Menurut anda tentang kinerja DPRD Kab. Banyuwangi?".

    • Setuju
    • Tidak Setuju
    ×

    TIGA RAPERDA DISAHKAN MENJADI PERDA

    DPRD Kabupaten Banyuwangi menggelar rapat paripurna, dengan agenda pengambilan keputusan disahkannya 3 (tiga) Raperda menjadi Peraturan Daerah,yakni  Perubahan Perda No.9 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan,Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, Perda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak penyandang disabilitas, serta Perda tentang wajib belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah.

    Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD, I Made Cahyana Negara, SE didamping tiga Wakil ketua DPRD, H.Joni Subagio,MH, Ismoko,SE , Yusieni. Dan dihadiri Bupati H.Abdullah AzwarAnas.M.Si, Wakil Bupati Yusuf Widyatmoko.S.Sos, Plt Sekda,Drs.Djadjad Sudrajat, Jajaran Kepala SKPD, Camat, Lurah dan Kadess Banyuwangi.

    Dalam sambutan pembuka Ketua DPRD menjelaskan, Raperda Perubahan Perda Pilkades merupakan Program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) tahun 2017, sedangkan dua Raperda lainnya propemperda tahun 2016 yang pembahasannya telah selesai pada tahun lalu.

    “Memperhatikan ketentuan Permendagri No 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk hukum daerah. Sebelum Raperda mendapatpersetujuan bersama antara  DPRD dan pemerintah Daerah,perlu dilakukan fasilitasi oleh Gubernur Jawa Timur” jelas I Made Cahyana Negara,SE.

    Laporan akhir pembahasan Raperda Perubahan Perda No.9 Tahun 2015 yang dibacakan, Handoko selaku ketua Pansus menyampaikan, berdasarkan atas keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 128/PUU-XIII/2015, maka perlu dilakukan perubahan peraturan Daerah dimaksud. Ketentuan Pasal 15 Ayat (1) huruf (g) dihapus.

    “ Didalam perubahan Perda No9 tahun 2015, ketentuan terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal didesa setempat paling kurang 1 tahun sebelum pendaftaran dihapus, sehingga Cakades dari luar desa bisa mencalonkan diri” jelas Handoko.

    Laporan akhir pembahasan Raperda Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang dibacakan Ketua Pansus, Ali Machrus mengatakan, setiap warga negara mempunyai persamaan kedudukan di muka hukum. Azaspersamaan dihadapan hukum menjamin keadilan semua orang, tanpa memperdulikan latar belakang termasuk keterlibatannya dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik.

    Perda Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang  Disabilitas mengamanatkan kepada Pemerintah daerah untuk segera memberikan fasilitas sarana prasarana diberbagai ruang pelayanan publik kepada penyandang disabilitas. Selain itu,regulasi daerah ini juga memberikan kewajiban kepada perusahaan milik pemerintah dan perusahaan swasta untuk menampung atau menyerap tenaga kerja penyandang disabilitas.

    Selanjutnya Laporan akhir pembahasan Raperda tentang Wajib belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah yang diibacakan A.Munib Safa’at disampaikan,Pemerintah wajib memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama, prsatuan dan kesatuan bangsa,untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Untuk mewujudkan cita-cita luhurtersebut dibutuhkan regulasi guna penguatan karakter bangsa melalui pengelolaan pendidikan.

    “ Wajib belajarMadrasah Diniyah takmiliyah mempunyai peran penting dan sangat efektif mengajarkan pendidikan dan pembentukan watak serta kepribadian anak,terutama mental religius anak” ungkap A.Munib Safa’at dihadapan rapat paripurna.(Humas DPRD Banyuwangi)

    • TERBARU
    • TERPOPULER
    • ACAK
    0