DPRB Kab. Banyuwangi

Selamat Datang

di Website Resmi DPRD Kab. Banyuwangi

Anggota DPRD Kab. Banyuwangi

Visi


"Menjadi Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang Terpercaya,Kreatif dan Aspiratif"

  • Main Menu
  • Bagaimana Menurut anda tentang kinerja DPRD Kab. Banyuwangi?".

    • Setuju
    • Tidak Setuju
    ×

    GAGAL TEMUI BUPATI BANYUWANGI,WARGA PANCER BERUNJUK RASA KE DPRD BANYUWANGI TUNTUT SK LEGALITAS TANAH HIBAH

    Gagal menyampaikan aspirasi kepada Bupati Banyuwangi, ratusan masa yang tergabung dalam Kelompok Masyarakat (Pokmas) Sadar Tertib Pertanahan dan Peduli Lingkungan (DARTIBNAH), Dusun Pancer, Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran, bergerak menuju Gedung DPRD Banyuwangi untuk mengelar unjuk rasa, Rabu (17/05/2015).

    Dalam orasinya,pengunjuk rasa mempertanyakan tindak lanjut permohonan hak tanah hibah dari Propinsi Jawa timur,yang hingga kini belum ada kejelasan dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

    Sekretaris Pokmas DARTBNAH, Joko Wisnoto Edi.SP dalam keterangan persnya mengatakan, keinginan masyarakat Dusun Pancer, Desa Sumberagung adalah Surat Keputusan Bupati Banyuwangi sebagai syarat legalitas proses pengurusan sertifikat tanah.

    Menurut joko tanah yang telah dihibahkan tersebut, saat ini sudah dijadikan pemukiman 945 Kepala Keluarga, dan warga Dusun Pancer berkeinginan tanah yang ditempati mempunyai bukti kepemilikan yang sah berupa sertifikat. Mereka merasa iri, karena tanah seluas lima hektar yang dipergunakan tempat pelelangan ikan dapat di sertifikat.

    “ Badan Pertanahan Nasional  tidak mau menerbitkan sertifikat tanah, jika SK Bupati Banyuwangi belum ada “ jelas Joko Wisnoto kepada awak media.

    Masyarakat Dusun Pancer, sebenarnya telah mengajukan permohonan legalitas tanah kepada Bupati banyuwangi sejak 5 (lima) bulan yang lalu, namun ketika Bupati Banyuwangi, akan menandatangani SK legalitas tanah, seperti tuntutan yang disuarakan dalam unjuk rasa,ternyata surat permohonan yang dilayangkan masyarakat tidak ditemukan.

    “kami tidak khawatir, dan kami yakin Bupati Banyuwangi maupun Ketua DPRD beritikad baik kepada masyarakat Dusun Pancer “ ungkapnya.

    Guna memperlancar diterbitkannya Surat keputusan Bupati Banyuwangi terhadap legalitas tanah tersebut. Pokmas DARTBNAH meminta DPRD Kabupaten Banyuwangi untuk segera mengelar rapatdengar pendapat atau hearing, dengan mengundang hadirkan Bupati Banyuwangi, Badan Pertanahan Negara (BPN) beserta tokoh masyarakat Dusun pancer Desa Sumberagung,Kecamatan Pesanggaran.

    Berdasarkan berita acara penyerahan tanah , Soenandar Prijosoedarmo selaku Gubernur Propinsi Jawa Timur pada tanggal 3 April 1979 menyerahkan tanah seluas 12,466 Hektar yang terletak di Dusun Pancer Kecamatan Pesanggaran,kepada Soesilo Soeharto selaku Bupati Banyuwangi kala itu.

    Selanjutnya tanah tersebut,harus dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan fasilitas pusat pendaratan ikan dan pemukiman para nelayan Pancer. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berkewajiban untuk mengawasi dan mengatur sebaik-baiknya, serta bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan hak atastanah tersebut, dalam kaitannya dengan penjagaan keamanan dan keutuhan hutan lindung yang ada disekitarnya.

    Sementara Ketua DPRD Banyuwangi, I Made Cahyana Negara, SE dihadapan pengunjuk rasa menyatakan bersedia membantu keinginan masyarakat Dusun Pancer ,untuk segera mendapat SK Bupati Banyuwangi terkait dengan legalitas tanah yang telah mereka tempati cukup lama.

    Ketua DPC PDI-Perjuangan Banyuwangi ini,berjanji akan segera mengurus penyelesaian hak atas tanah tersebut,agar ada solusi dan kejelasan. “ Prosesnya tidak bisa dalam sekejap selesai, jika masih percaya dengan wakil rakyat yang duduk di DPRD, maka berikan kami waktu dan kepercayaan untuk menyelesaikan, dan lembaga DPRD menjadi jaminannya”tegas I MadeCahyana dihadapan massa pengunjuk rasa.(Humas DPRD Banyuwangi)

     

    • TERBARU
    • TERPOPULER
    • ACAK