DPRB Kab. Banyuwangi

Selamat Datang

di Website Resmi DPRD Kab. Banyuwangi

Anggota DPRD Kab. Banyuwangi

Visi


"Menjadi Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang Terpercaya,Kreatif dan Aspiratif"

  • Main Menu
  • Bagaimana Menurut anda tentang kinerja DPRD Kab. Banyuwangi?".

    • Setuju
    • Tidak Setuju
    ×

    FORUM HONORER KATEGORI 2 BANYUWANGI,ADUKAN NASIB KE DPRD.

    Ratusan Honorer K2 yang tergabung dalam Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FKH2I) Kabupatn Banyuwangi, mendatangi DPRD setempat, Selasa (09/05/2017). Mereka mengadukan nasibnya,serta meminta dukungan dewan terkait dengan Revisi Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

    Kedatangan Honorer K2 yang sebagian besar tenaga pendidik tersebut, langsung diterima Wakil Ketua DPRD, H.Joni Subagio.MH dan beberapa anggota komisi, untuk melakukan audensi. Dalam audensi, para guru honorer menyampaikan beberapa aspirasi. Dalam pertemuan tersebut, diundang hadirkan Dinas Pendidikan, Badan Kepegawaian Daerah (BKD)

    Ketua I FHK2I Banyuwangi, Subhan menyampaikan, kedatanganya ke gedung wakil Rakyat, bertujuan untuk meminta dukungan kepada anggota DPRD Banyuwangi,agar ikut mengawal percepatan pembahasan revisi Undang-Undang ASN.

    “Kami meminta dukungan DPRD Kabupaten Banyuwangi,untuk mendorong percepatan pembahasan revisi Undang-Undang ASN, sebagai pintu,keinginan kami diangkat menjadi CPNS” ucap Subhan saat ditemui Majalah Parlemen.

    Subhan menambahkan,kondisi saat ini seluruh Honorer K2 merasa resah dengan ketidakjalasan nasibnya, terlebih dengan adanya Surat Edaran Menpan No. B/231/M.SM.01.00/2017 tentang Penyusunan Kebutuhan PNS Instansi Pemerintah, dan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Menejemen Pegawai Negeri Sipil, yang dianggap menjadi hambatan honorer K2 menjadi PNS.

    “ Pada PP No. 11 tahun 2017, kami yang sudah berumur diatas 35 Tahun, sudah tidak mempunyai kesempatan untuk menjadi PNS, padahal kami sudah puluhan tahun mengabdi” ungkap Guru Honorer di SMP Negeri 5 Banyuwangi ini.

    Selain terkait dengan kejelasan nasibnya, honorer K2 juga meminta kepada anggota dewan untuk memperjuangkan kenaikan nilai  insentif atau honor yang diterimanya setiap bulan, dalam APBD Kabupaten Banyuwangi. Saat ini honor yang diterima Guru Tidak tetap (GTT),tergantung dari besaran Biaya Operasional Sekolah yang diterima lembaga pendidikan yang dinaunginya,honor GTT tidak lebih dari Rp. 300 Ribu hingga Rp.600 Ribu.

    “ Semoga setelah pertemuan ini, ada upaya Pemerintah Daerah meningkatkan honor yang kami terima “ ucap Subhan.

    Sementara ditemui terpisah usai menerima aspirasi tenaga honorer K2. Wakil Ketua DPRD,H.Joni Subagio menyampaikan, DPRD bersama Pemerintah Daerah akan berusaha mengawal  keinginan FHK2 I Banyuwangi,agar pembahasan revisi Undang-Undang ASN dipercepat.

    “ Saya berpesan kepada honorer, sampaikan aspirasi ataupun keluhan kepada tempatnya,yakni DPRD,bukan pada tempat lain, yang ngak jelas perjuangannya” ucap Ketua DPC PKB Banyuwangi.

    Selain itu, DPRD juga akan berusaha memperjuangkan kesejahteraan honorer , sesuai dengan fungsi dan tugas yang dimiliki dewan. “ Akan kita coba usulkan kenaikan insentif honorer Guru ,paling tidak diatas honor Tenaga Harian Lepas (THL) Pesapon” ucap H.Joni ,diamini ratusan honorer yang datang ke DPRD.  

    Dihadapan ratusan tenaga honorer K2, H.Joni Subagio mengatakan, yang pertama, DPRD Banyuwangi akan segera mengirimkan surat rekomendasi kepada Presiden RI, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta DPR Pusat, agar mempercepat pembahasan revisi UU ASN.

    Rekomendasi kedua DPRD melalui Badan Anggaran bersama SKPD terkait akan mengusulkan kenaikan honor ataupun insentif GTT/PTT  dengan nilai yang cukup wajar.(Humas DPRD Banyuwangi)

    • TERBARU
    • TERPOPULER
    • ACAK
    0