DPRB Kab. Banyuwangi

Selamat Datang

di Website Resmi DPRD Kab. Banyuwangi

Anggota DPRD Kab. Banyuwangi

Visi


"Menjadi Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang Terpercaya,Kreatif dan Aspiratif"

  • Main Menu
  • Bagaimana Menurut anda tentang kinerja DPRD Kab. Banyuwangi?".

    • Setuju
    • Tidak Setuju
    ×

    KOMISI IV TAMPUNG ASPIRASI ASOSIASI PENGUSAHA MINERAL BANYUWANGI

    Sedikitnya30 pengusaha tambang Galian C yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Mineral ( Aspamin) mendatangi gedung DPRD Kabupaten Banyuwangi, untuk mengadu terkait dengan operasi penutupan tambang oleh aparat Kepolisian. Kedatangan rombongan pengusaha tambang galian C tersebut, diterima Komisi IV yang membidangi pembangunan.

    Dalam Kesempatan hearing bersama Komisi IV,Ketua Aspamin menyampaikan, penutupan tambang galian c yang tidak memiliki IUP , dianggap telah melanggarPasal 158, Pasal 160 Undang-Undang No. 4 tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, oleh pihak Kepolisian.

    “ Kepolisian melaksanakan operasi penyidikan, dan penutupan aktifitas penambangan yang tidak memiliki IUP dengan dalih melanggar UU No.4 tahun 2009” ucap Abdillah Rafsanjani dihadapan anggota Komisi IV DPRD, Kamis (04/05/2017).

    Padahal IUP yang diterbitkan Badan Penanaman Modal,UPT Pelayanan Perijinan Terpadu Propinsi Jawa Timur,atas nama Gubernur Jawa Timur, payung hukum yang dipergunakan adalah Peraturan Gubernur No. 16 tahun 2015 yang telah diubah menjadi Peraturan Gubernur Jawa Timur No.45 tahun 2016 diduga bertentangan dengan Pasal 7 Ayat (1) a, dan Pasal 165 Undang-Undang No 4 tahun 2009.

    Sejak berlakunya Undang-Undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pengurusan ijin tambang galian C menjadi kewenangan pemerintahan propinsi. Sedangkan Peraturan Pemerintah yang menjadi turunan dari UU Pemerintahan Daerah belum diterbitkan, sehingga ada kekosongan regulasi yang mengatur pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut. Maka dari itu,aturan tentang jin tambang galian C, harusnya diberlakukan secara bijak oleh aparat pemerintah maupun aparat hukum.

    “ Seharusnya payung hukum Ijin Usaha pertambangan (IUP) adalah Peraturan Daerah bukan Peraturan Gubernur” ungkap Abdillah.

    Selain itu,penutupan tambang Galian C akan berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat, proyek infrastruktur yang dibiayai APBD tahun 2017, juga akan terhambat,sehingga penyerapan anggaran tidak bisa dilaksanakan dengan maksimal.

    Aspamin berharap kepada anggota DPRD mencarikan solusi yang tepat, terkait dengan persoalan penutupan tambang Galian C. Karena hal ini, kerapkali terjadi menjelang pelaksanaan proyek infrastruktur Pemerintah Daerah berjalan.Sedangkan kondisi saat ini, payung hukum penerbitan IUP masih menjadi perdebatan dan belum ada kepastian hukum yang jelas.

    Menanggapi keluhan pengusaha tambang galian C, Sekretaris Komisi IV, Salimi mengatakan. Pihaknya akan segera melakukan langkah koordinasi antar Forum Pimpinan Daerah, untuk merumuskan kebijakan,guna mencari solusi terbaik terkait polemik penutupan tambang galian C.

    Pihaknya tidak ingin penutupan tambang galian C , justru menjadi penghambat proses pembangunan infrastruktur di Banyuwangi, sehingga dibutuhkan kebijakan, yang tidak sampai membentur aturan,dari seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Banyuwangi.(Humas DPRD Banyuwangi)

    • TERBARU
    • TERPOPULER
    • ACAK
    0