DPRB Kab. Banyuwangi

Selamat Datang

di Website Resmi DPRD Kab. Banyuwangi

Anggota DPRD Kab. Banyuwangi

Visi


"Menjadi Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang Terpercaya,Kreatif dan Aspiratif"

  • Main Menu
  • Bagaimana Menurut anda tentang kinerja DPRD Kab. Banyuwangi?".

    • Setuju
    • Tidak Setuju
    ×

    KOMISI II DORONG DISNAKER SOSIALISASI BPJS KETENAGAKERJAAN.

    Belum tegasnya pemerintah melaksanakan implementasi Undang-Undang No 24 tahun 2011 tentang Badan Peyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan,khususnya terkait dengan sanksi. Dijadikan peluang bagi perusahaan atau pengusaha untuk tidak mengikutsertakan pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

    Ketua Komisi II DPRD, Handoko,SE mengatakan, di kabupaten Banyuwangi, dari 2510 perusahaan yang sudah berbadan hukum, dengan jumlah  pekerja sebanyak 89.755 orang, yang di ikutsertakan dalam progran BPJS Ketenagakerjaan, baru sekitar 39 Ribu pekerja. Hal ini disampaikan dalam rapat koordinasi Komisi II DPRD Banyuwangi bersama, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta BPJS Ketenagakerjaan, Rabu (26/04/2017) di Ruang Komisi II.

    “ Belum ada 50 persen pekerja atau karyawan sebuah perusahaan di Banyuwangi,yang di ikutsertakan program BPJS Ketenagakerjaan, UU No.24 Tahun 2011,sanksinya tidak terlalu jelas” ucap Ketua Komisi II DPRD Banyuwangi, Handoko, SE saat ditemui Majalah Parlemen usai rapat koordinasi.

    Handoko menambahkan, belum tegasnya klausul sanksi dalam UU No.24 Tahun 2011 tersebut, juga berimbas pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Ketenagakerjaan, sanksi bagi perusahaan yang belum mengikutsertakan karyawannya di program BPJS Ketenagakerjaan, hanya sebatas tidak mendapatkan pelayanan publik,seperti halnya pengurusan ijin operasional perusahaan yang sudah mati,tidak akan diperpanjang oleh Pemerintah Daerah.

    “ Komisi II mendorong Disnakertrans bersama BPJS Ketenagakerjaan turun kelapangan, untuk melakukan sosialisasi ke perusahaan-perusahaan yang belum ikut program BPJS Ketenagakerjaan” pungkas Handoko.

    Sementara dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Alam Sudrajat menyampaikan, akan menghimbau dan memotivasi kembali, agar perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah kabupaten Banyuwangi untuk mengikutsertakan pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan,karena hal ini amanat Undang-Undang.

    “walaupun secara implisit,sanksi dalam Undang-Undang tidak terlalu tegas,kami tetap menghimbau perusahaan untuk mengikutsertakan pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan, jika perusahaan tetap tidak mau mengikutsertakan pekerjanya dalam program tersebut, berdasarkan Perbup, Pemda tidak akan memberikan pelayanan administrasi publiknya “ Ucap Alam Sudrajat.

    Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi , akan segera melakukan tinjau lapang ke perusahaan-perusahaan, untuk memberikan motivasi,agar mengikutsertakan seluruh karyawannya, baik yang berstatus karyawan tetap, harian lepas maupun borongan dalam program BPJS Ketenagakerjaan. (Humas DPRD Banyuwangi)

     

    • TERBARU
    • TERPOPULER
    • ACAK
    0