DPRB Kab. Banyuwangi

Selamat Datang

di Website Resmi DPRD Kab. Banyuwangi

Anggota DPRD Kab. Banyuwangi

Visi


"Menjadi Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang Terpercaya,Kreatif dan Aspiratif"

  • Main Menu
  • Bagaimana Menurut anda tentang kinerja DPRD Kab. Banyuwangi?".

    • Setuju
    • Tidak Setuju
    ×

    Fraksi-Fraksi DPRD sampaikan Pemandangan Umum terhadap Raperda usulan Bupati

    Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Banyuwangi sepakat untuk melakukan pembahasan Raperda usulan eksekutif, yakni Raperda Perubahan Perda Kabupaten Banyuwangi No13 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Raperda perubahan Perda No. 14 tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan tertentu. Hal ini diketahui setelah Penyampaian Pemandangan Umum (PU) Fraksi dalam rapat Paripurna DPRD, Senin (18/05/2015)

    Dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD,Sri Utami Faktuningsih, yang juga dihadiri Wakil Bupati Yusuf Widyatmoko, S.Sos, Sekretaris Daerah, H.Slamet Kariyono, M.Si, Pimpinan SKPD, Camat dan Lurah se Banyuwangi,masing-masing fraksi menyampaikan Pemandangan Umumnya.

    PU Fraksi PDI-Perjuangan yang dibacakan Hery Sugiarto,SH sangat mengapresiasi gagasan eksekutif untuk melakukan revisi terhadap Perda Retribusi Jasa Usaha dan Perda Retribusi Perijinan Tertentu, dengan harapan dapat meningkatkan penerimaan daerah dan mampu menutup kekurangan kebutuhan pengeluaran belanja daerah.

    Fraksi Golkar-PAN yang dibacakan Moh. Sahlan, S.Sos dalam akhir Pemandangan Umum yang disampaikan memberikan perhatian kepada eksekutif agar ada perbaikan menejemen pengelolaan keuangan daerah,terutama dalam aspek retribusi daerah, adalah masalah rendahnya transparansi dan akuntabilitasnya.

    Fraksi Kebangkitan Bangsa berharap dengan perubahan Perda tersebut Pemerintah Daerah dapat meningkatkan kinerjanya terutama menyangkut Sumber Daya Manusia (SDM)berkaitan dengan pemungutan atau penarikan,pengelolaan keuangan yang diperoleh dari obyek retribusi tersebut secara transparan dan akuntabel. Demikian juga Pemandangan Umum  empat fraksi lainnya,Yakni Fraksi Demokrat, fraksi PPP,Fraksi Hanura-Nasdem, dan Fraksi Gerindra-Sejahtera berharap setelah Raperda disahkan menjadi Peraturan daerah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tidak mematikan semangat tumbuh kembangnya dunia usaha.

    Selanjutnya usai penyampaian PU Fraksi terhadap dua Raperda usulan Bupati , Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Banyuwangi, H.Khusnan Abadi,M.Pd.I membacakan Nota Pengantar dua Raperda Usulan DPRD, yakni Raperda Perubahan kedua atas Perda Kabupaten Banyuwangi No. 7 Tahun 2006 tentang tata cara pemilihan,pencalonan,pengangkatan,pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa. Latar belakang dibentuknya Peraturan Daerah ini. Menurut Khusna Abadi lebih ditekankan pada upaya untuk menciptakan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Selain itu juga untuk melaksanakan ketentuan Pasal 119,120 dan Pasal 121 Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah No.43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan UU No.6 tahun 2014.

    Kemudian Raperda Perubahan Perda Kabupaten Banyuwangi No. 2 Tahun 2013 tentang Ijin Pengunaan Pemanfaatan Tanah. Maksud dan tujuan Perubahan Perda No. 2 Tahun 2013 tentang IPPT diantaranya, untuk sinkronisasi dan harmonisasi terhadap peraturan Perundang-Undangan yang baru. Mempertahankan dan memberikan kepastian hukum terhadap proses perijinan dan peralihan dari lahan sawah kelahan darat, maupun dari lahan darat ke lahan sawah. Mendorong penguatan dan menumbuhkembangkan pengembang/pengusaha perumahan local untuk berpartisipasi dan bersaing dengan pengusaha yang bermodal besar secara sehat guna membangun Banyuwangi yang berkeadilan.

    • TERBARU
    • TERPOPULER
    • ACAK